Bandung, Info Burinyay – DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Garut segera memberantas praktik pungutan liar di sektor pariwisata. Desakan ini muncul setelah video dugaan pungli di Pantai Sayang Heulang menyebar luas dan memicu kemarahan publik.
Anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Kabupaten Garut, Aten Munajat, menilai praktik pungli merusak citra daerah. Ia juga melihat praktik tersebut mengganggu pemulihan sektor pariwisata. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah bertindak cepat dan terukur.
Aten menegaskan bahwa setiap pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ia meminta pengelola wisata menetapkan tarif resmi dan memberikan bukti pembayaran sah kepada pengunjung. Selain itu, ia mendorong pengelola menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel.
“Setiap pungutan harus punya dasar hukum, tarif yang resmi, dan ada bukti pembayaran sah. Pengelolaan tempat wisata itu harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tegas Aten di Bandung, Kamis (2/4).
Selanjutnya, Aten menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menilai kondisi ini membuka peluang bagi oknum untuk menarik pungutan di luar ketentuan. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan secara menyeluruh.
Kasus ini mencuat setelah seorang wisatawan mengunggah pengalaman pungutan tidak wajar di Pantai Sayang Heulang. Dalam video tersebut, pengunjung mengaku membayar Rp45.000. Padahal, tiket resmi hanya menetapkan tarif Rp5.000 untuk pengunjung dan Rp15.000 untuk sepeda motor.
Perbedaan tarif yang signifikan ini memicu kritik keras dari warganet. Banyak pihak menilai praktik tersebut merusak kepercayaan wisatawan. Selain itu, kondisi ini menghambat upaya pemulihan ekonomi pariwisata di daerah.
Aten meminta Pemerintah Kabupaten Garut, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan segera melakukan evaluasi total. Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menutup celah pungli.
“Penindakan tegas itu penting. Pengawasan ketat dan edukasi harus berjalan terus agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.
Di sisi lain, Aten mendorong penerapan sistem pembayaran resmi berbasis digital. Ia menilai langkah ini dapat menekan praktik penyimpangan sejak awal. Selain itu, ia mengajak masyarakat ikut mengawasi pengelolaan wisata.
Melalui langkah tegas dan konsisten, DPRD Jabar berharap Garut mampu memulihkan kepercayaan wisatawan. Pemerintah daerah pun dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.