Purwakarta, Info Burinyay – Konflik di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat kembali mencuri perhatian. Para Ketua Kadin kabupaten dan kota mendesak Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, untuk segera menuntaskan persoalan kepengurusan yang belum juga selesai selama lebih dari satu tahun.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat konsolidasi Kadin Jawa Barat di Purwakarta pada Sabtu, 1 November 2025. Sebanyak 18 Ketua Kadin kabupaten/kota hadir bersama sejumlah anggota luar biasa (ALB). Mereka sepakat meminta Kadin Indonesia menerbitkan Surat Keputusan (SK) definitif dengan dasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Ketua Kadin Jawa Barat hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII di Hotel Preanger Bandung, H. Nizar Sungkar, menyampaikan bahwa dukungan untuk dirinya semakin kuat. Ia menilai, kepercayaan dari para ketua kabupaten/kota dan ALB membuktikan bahwa hasil Muprov Bandung berjalan sesuai aturan organisasi.
“Dukungan dari para Kadinda dan ALB menunjukkan bahwa Muprov di Bandung sah dan sesuai AD/ART. Kepercayaan ini menjadi energi bagi kami untuk menjaga marwah Kadin Jabar,” ujar Nizar dengan tegas.
Nizar terus mendorong Kadin Indonesia untuk segera mengesahkan hasil Muprov Preanger. Ia menjelaskan bahwa timnya telah mengirim seluruh dokumen hasil Muprov dan rapat formatur ke pusat.
“Kami menuntut proses verifikasi yang adil dan transparan sesuai ketentuan organisasi,” kata Nizar menambahkan.
Selain itu, ia menolak klaim adanya Muprov tandingan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum.
“Kalau hanya kumpul-kumpul orang pakai baju putih, itu bukan Muprov. Di Jawa Barat hanya ada satu Muprov yang sah, yaitu di Preanger,” tegasnya.
Dari 27 Kadin kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 18 daerah sudah menyatakan dukungan terhadap hasil Muprov Preanger. Dukungan ini muncul karena peserta Muprov merupakan pengurus yang memiliki SK resmi dari Cucu Sutara dan Caretaker Agung Suryamal.
“Kesepakatan sudah jelas. Peserta Muprov sah karena SK mereka ditandatangani Pak Cucu dan Pak Agung. Semua hadir di Preanger dan ikut memilih,” jelas Nizar.
Untuk mempercepat penyelesaian konflik, Nizar beberapa kali berkomunikasi langsung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa. Namun hingga kini belum ada keputusan final.
“Pak Erwin sempat menjanjikan waktu seminggu untuk menyelesaikan masalah ini. Kini sudah sebulan berlalu, tapi belum ada hasil nyata. Status quo terlalu lama membuat situasi tidak menentu,” ungkapnya.
Nizar berharap Kadin Indonesia segera bertindak tegas agar kepemimpinan Kadin Jabar tidak terus menggantung. “Kekuatan saya ada di dukungan para Ketua Kadin kabupaten/kota. Dunia usaha di Jabar butuh kepastian. Kami ingin situasi ini segera selesai,” tutup Nizar dengan optimistis.