Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Dr. H. Marwan Nirsyamsu: Konsulting Desa Perkuat Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana

Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan tiga program strategis dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Ketiga program itu adalah Program Cinta Desa, Aplikasi Whistle Blowing System (WBS), dan Aplikasi Simprodas.

Inspektur Daerah Kabupaten Bandung, Dr. H. Marwan Nirsyamsu, menyampaikan langsung laporan program tersebut di acara peluncuran yang berlangsung pada Kamis, 8 Mei 2025. Kegiatan ini digelar di Ballroom Grand Sunshine Resort & Convention, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Bandung.

Dalam pidatonya, Marwan menjelaskan bahwa tim konsulting desa kini mulai mendampingi proses pengelolaan keuangan dan aset desa. Auditor dan PPUPD akan terjun langsung ke lapangan. Setiap personel akan menangani minimal tiga desa.

“Kami mengutus para auditor dan PPUPD untuk membantu desa dalam menyusun perencanaan, menata aset, dan menyusun laporan pertanggungjawaban,” tegas Marwan. Ia menyebut bahwa pendekatan konsultatif ini akan meminimalkan risiko penyimpangan pengelolaan dana desa.

Marwan menyampaikan bahwa sebagian pelanggaran bukan berasal dari niat buruk. Ia menilai bahwa masih banyak kepala desa dan perangkatnya yang belum memahami regulasi secara menyeluruh. Karena itu, ia ingin para pendamping menjelaskan aturan secara utuh, hingga ke aspek teknis dan legalitasnya.

“Saya sampaikan kepada Bapak Bupati, Kejari, dan Kapolres bahwa pelanggaran sering terjadi karena kurangnya pemahaman,” ujarnya. “Maka dari itu, kami hadir untuk membimbing, bukan mengintimidasi.”

Pendampingan ini juga bertujuan meningkatkan efektivitas program desa. Dengan perencanaan yang baik dan pelaporan yang akurat, setiap program desa akan lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah ingin menjadikan desa sebagai fondasi pelayanan publik yang transparan dan profesional.

Selain itu, Marwan memperkenalkan Aplikasi Whistle Blowing System (WBS). Aplikasi ini mendukung pengawasan internal dan pengaduan dugaan korupsi. Pengguna dapat menyampaikan laporan tanpa takut identitasnya terungkap.

“Dengan WBS, kita dorong budaya melapor yang berani dan jujur,” katanya. Ia menekankan bahwa aplikasi ini bukan sekadar alat pelaporan, melainkan bagian dari upaya memperkuat integritas birokrasi.

Marwan juga mengingatkan kepada seluruh aparatur bahwa membangun tata kelola desa tak cukup hanya dengan kepatuhan administratif. Ia menekankan pentingnya komitmen, keberanian, dan sikap moral dalam menjalankan tanggung jawab.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dokumen lengkap. Integritas dan keberanian bertindak juga harus kita miliki,” tegasnya di hadapan seluruh peserta acara.

Program ketiga yang diluncurkan adalah Aplikasi Simprodas, sebuah sistem informasi berbasis web. Aplikasi ini dirancang untuk memantau pelaksanaan proyek pembangunan fisik di desa secara real-time. Melalui aplikasi ini, seluruh pihak bisa memantau perkembangan proyek secara terbuka.

“Simprodas memastikan bahwa proyek pembangunan dapat dilihat dan diawasi siapa saja, kapan saja,” jelas Marwan. Ia mengajak seluruh kepala desa untuk aktif memperbarui data proyek di aplikasi tersebut.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Marwan menghadirkan 80 auditor dan PPUPD dalam acara peluncuran. Mereka siap diterjunkan ke desa-desa dan bekerja sama langsung dengan para kepala desa.

“Tim ini tidak hanya melakukan evaluasi. Mereka akan menjadi mitra diskusi dan pembimbing teknis,” tambahnya. Ia berharap kehadiran tim konsulting desa bisa memperkuat kapasitas lokal dan mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Bandung, Kajari, dan Kapolres yang hadir dalam acara tersebut turut mengapresiasi peluncuran tiga program itu. Mereka menilai program ini bisa mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Para kepala desa yang hadir pun menyambut baik inisiatif ini. Mereka menganggap bahwa pendampingan dan sistem digital akan membantu mereka menjalankan tugas dengan lebih tertib dan profesional.

Marwan mengingatkan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dan komitmen semua pihak. Ia mengajak seluruh perangkat desa, camat, dan kepala dinas untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Setiap rupiah yang masuk ke desa adalah amanah rakyat. Mari kita kelola dengan penuh tanggung jawab,” tandasnya.

Dengan peluncuran Program Cinta Desa, Aplikasi WBS, dan Aplikasi Simprodas, Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi desa yang modern dan antikorupsi. Melalui sinergi antara pendamping teknis, sistem pelaporan, dan pengawasan digital, Kabupaten Bandung selangkah lebih maju dalam menciptakan tata kelola desa yang terpercaya dan melayani.