Peresmian Command Center “Ciparay Bengras” Ungkap Krisis Rasio Polisi dan Tantangan Keamanan Era Digital

Ciparay, Info Burinyay – Peresmian Command Center “Ciparay Bengras” di Mapolsek Ciparay, Jalan Alun-alun Timur No. 2, Jumat (8/8/2025), memicu pernyataan keras Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia menegaskan bahwa sistem keamanan di Indonesia menghadapi krisis serius, terutama terkait rasio jumlah personel polisi terhadap warga.

Sejak awal, Cucun mengingatkan bahwa era digitalisasi adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, ia menyoroti risiko penyalahgunaan teknologi jika pengawasan tidak berjalan secara ketat.

“Khawatirnya, kalau CCTV di kantor desa terkoneksi langsung ke Kapolsek, privasi bisa terlanggar. Kita harus mengantisipasi risiko ini sejak awal,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari Kapolsek Ciparay, satu polisi mengawasi hingga 5.000 warga. Sementara itu, standar ideal menurut Cucun adalah maksimal 1 polisi untuk 400-500 warga.

“Kita ini sudah masuk kategori urban, tetapi statusnya belum berubah. DPR yang menetapkan status rural-urban. Kalau statusnya tidak disesuaikan, polisi akan terus terbebani,” ujarnya.

Akibatnya, pengamanan wilayah seperti Ciparay rentan pada momentum besar seperti Pilkades Serentak 2027. Ia mengingatkan bahwa Pilkades sering memicu konflik karena melibatkan interaksi langsung antarwarga yang disokong tim sukses fanatik.

“Personel di tingkat polres saja terbatas. Kalau polres kekurangan personel, bagaimana mereka mengamankan pilkades serentak?” tantangnya.

Oleh karena itu, Cucun memuji inisiatif pemasangan CCTV “Ciparay Bengras”. Teknologi ini mampu mempercepat penanganan kasus. Ia menceritakan pengalaman saat aparat menemukan korban hilang hanya 30 menit setelah menganalisis rekaman.

“Dengan CCTV, kami melacak kendaraan, membaca nomor pelat, dan mengidentifikasi pemiliknya. Inovasi ini menutup celah kekurangan jumlah personel,” ungkapnya.

Meskipun demikian, ia menegaskan pentingnya etika penggunaan teknologi. “Kita harus memastikan prosedur jelas, pengawasan transparan, dan pemanfaatan sesuai hukum,” tambahnya.

Cucun juga mengkritik melemahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Di sisi lain, ia mempertanyakan apakah warga masih mau ronda malam atau kerja bakti membersihkan lingkungan.

“Fenomena akhir zaman ini membuat rasa kebersamaan memudar. Padahal keamanan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sebelum ada infrastruktur modern, warga menjaga kampung dengan sistem keamanan swakarsa. Bahkan ayahnya sendiri pernah menjadi polisi desa yang menjaga keamanan tanpa dukungan fasilitas canggih.

Selanjutnya, Cucun berkomitmen membawa temuan ini kepada pemerintah daerah dan kementerian terkait. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara Polri, Pemda, dan DPR untuk memperbaiki rasio personel sekaligus meningkatkan kapasitas teknologi keamanan.

“Kalau kita diam, ancaman akan membesar. Teknologi seperti Command Center ini harus kita sokong dengan personel dan pelatihan memadai,” ujarnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tanpa dukungan anggaran yang cukup, Polri kesulitan mengembangkan sistem keamanan terintegrasi. “Dana itu penting. Tanpa dana, teknologi hanya jadi pajangan,” tegasnya.

Akhirnya, Cucun menutup pernyataannya dengan ajakan keras kepada semua pihak.

“Kita sudah melihat bukti keberhasilan teknologi. Sekarang waktunya bertindak,” katanya. Ia menegaskan bahwa Command Center “Ciparay Bengras” hanyalah awal dari perjalanan panjang memperkuat keamanan di era digital.

“Kalau kita tidak bergerak bersama, teknologi secanggih apapun tidak akan efektif,” pungkasnya.