Bandung, Info Burinyay – DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat menggelar seminar bertajuk “Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (10/4/2026). Forum ini mendorong sinergi lintas sektor untuk memperkuat langkah pencegahan korupsi di daerah.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., hadir sebagai pembicara utama. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus terlibat aktif dalam memerangi korupsi. Ia menilai kolaborasi multipihak menjadi kunci utama agar upaya pencegahan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Rahmat menempatkan organisasi kepemudaan sebagai aktor penting dalam membangun kesadaran publik. Ia menilai KNPI mampu mendorong gerakan edukasi antikorupsi secara masif. Selain itu, ia melihat peran pemuda sangat strategis dalam membentuk budaya integritas sejak dini.
“KNPI memiliki posisi strategis sebagai agen penguatan edukasi anti korupsi. Peran pemuda sangat vital dalam menumbuhkan budaya integritas sejak dini melalui edukasi publik, pengawasan partisipatif, hingga mendorong transparansi pembangunan daerah,” ujar Rahmat.
Selanjutnya, Rahmat menjelaskan bahwa DPRD Jawa Barat terus mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ia menegaskan bahwa DPRD mengawal penyusunan APBD agar tepat sasaran. Ia juga memastikan penggunaan anggaran berlangsung efektif dan efisien tanpa celah penyimpangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suyatman, mewakili Gubernur dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan integritas tata kelola. Ia mengajak seluruh elemen untuk menjaga komitmen tersebut secara konsisten.
“Harapan kami pembangunan berjalan cepat dan tetap aman. Karena itu, integritas menjadi hal utama yang harus dijaga di seluruh lini, mulai dari Pemprov hingga 27 kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat luas,” kata Herman.
Lebih lanjut, Herman memaparkan capaian integritas Jawa Barat berdasarkan data KPK tahun 2025. Ia menyebut nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 71,85. Selain itu, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) menyentuh angka 88,76.
Namun demikian, Herman menilai pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas pada sektor pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, ia mendorong perbaikan berkelanjutan di dua sektor tersebut.
Di sisi lain, Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, H. Dian Rahadian, S.H., M.M., menjelaskan bahwa pihaknya merancang seminar ini melalui diskusi panjang. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dan bertukar gagasan.
Dian juga menyatakan komitmennya untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia mengungkapkan bahwa Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK memberikan respons positif terhadap inisiatif tersebut.
“Kami berembuk dan berdiskusi hingga melahirkan gagasan seminar ini sebagai ruang bertukar pikiran sekaligus memperkuat sinergi pencegahan korupsi di Jawa Barat,” ujar Dian.
Selain itu, para peserta merumuskan gagasan pembentukan badan advokasi yang fokus pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Mereka berharap langkah ini mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi secara terintegrasi.
Ke depan, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus menjaga kolaborasi aktif. Dengan langkah tersebut, Jawa Barat dapat membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.