Majalaya, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat gerakan ekonomi desa. Pada Senin (13/10/2025), Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., memimpin kunjungan kerja dan rapat koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Aula Kecamatan Majalaya.
Kegiatan ini melibatkan para kepala desa, ketua koperasi, BPD, dan pengurus BUMDes dari wilayah Majalaya dan Ibun. Rapat tersebut bertujuan meninjau langsung kinerja koperasi desa serta menyatukan langkah dalam percepatan ekonomi kerakyatan.
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Bandung, Bupati Dadang menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas pihak. Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
“Saya mengundang kembali para kepala desa, ketua koperasi, BPD, dan BUMDes. Hari ini saya hadir di Ciparay dan Majalaya, berarti empat kecamatan terpantau langsung. Besok saya lanjut ke tujuh kecamatan lain: Banjaran, Cimaung, Arjasari, Pacet, dan Kertasari,” ujar Bupati Bandung.
Melalui kunjungan ini, pemerintah ingin memperoleh data faktual di lapangan. Bupati menilai kondisi koperasi di setiap desa sangat beragam. Ada yang tumbuh cepat, ada pula yang belum memahami fungsi dan tata kelolanya.
“Setelah saya dengar langsung, ternyata pemahaman pengurus koperasi belum merata. Ada yang paham, tapi banyak yang belum. Bahkan ada koperasi baru berdiri, lalu berhenti lagi,” jelasnya.
Bupati Dadang meminta kepala desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi di wilayahnya. Ia menegaskan, pemilihan ketua koperasi harus didasarkan pada profesionalitas, bukan hubungan pribadi.
“Sejak awal saya sudah ingatkan, jangan pilih ketua koperasi karena keluarga atau tim sukses. Pilih yang profesional. Kalau koperasi berjalan baik, desa akan mendapat dua manfaat besar,” tegasnya.
Menurut Bupati, manfaat pertama yaitu dana desa tetap berputar meski terjadi pengurangan anggaran tahun depan. Dari rencana Rp600 miliar di tahun 2026, pemerintah hanya akan mengalokasikan sekitar Rp193 miliar.
Karena itu, koperasi perlu berfungsi sebagai pusat perputaran ekonomi lokal. Pemerintah daerah menugaskan BKAD untuk memperkuat peran koperasi sebagai off-taker dan penyedia bahan produksi di tingkat desa.
“Kalau kita hitung, kebutuhan bahan pokok produksi mencapai Rp3,4 triliun. Dibagi ke 270 desa dan 10 kelurahan, rata-rata satu koperasi bisa mengelola Rp12 miliar per tahun,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati menjelaskan bahwa program SPPG di setiap kecamatan akan mendukung kinerja koperasi. Program ini berbasis kecamatan agar penerimanya lebih luas dan efektif.
“Setelah seluruh wilayah selesai dievaluasi, Insya Allah hari Rabu kami akan mengundang para pemasok. Tujuannya agar koperasi desa langsung terkoneksi dengan rantai pasok ekonomi daerah,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bandung terus membangun sistem ekonomi berbasis desa yang tangguh dan mandiri. Dengan sinergi antara pemerintah, koperasi, dan masyarakat, Bupati optimistis koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di Kabupaten Bandung.