Jakarta, Info Burinyay – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, bersama Bunda PAUD Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati, tampil di forum internasional ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education (ECCE). Kegiatan berlangsung di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjuk keduanya sebagai perwakilan Indonesia untuk menerima dokumen strategis tersebut. Langkah ini menegaskan peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di tingkat regional.
Dadang Supriatna menyatakan dokumen tersebut menjadi pedoman penting bagi negara-negara Asia Tenggara. Ia menilai roadmap ini mengarahkan upaya kolektif untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan PAUD.
“Dokumen ini menjadi pedoman bagi upaya kolektif kawasan dalam mewujudkan akses berkeadilan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di Asia Tenggara,” ujar Dadang.
Selanjutnya, Kemendikdasmen bersama Sekretariat ASEAN dan Sekretariat SEAMEO menyusun roadmap ini melalui kolaborasi intensif. Mereka merancang kerangka kerja komprehensif yang dapat memandu perencanaan serta pengembangan layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, baik di tingkat nasional maupun regional.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan roadmap ini menjadi langkah strategis lintas negara. Ia menjelaskan dokumen tersebut memuat tujuh prioritas utama yang menjadi fokus penguatan ECCE di kawasan.
“Roadmap ini berlandaskan tujuh area prioritas utama: memperluas akses yang merata, meningkatkan kualitas program dan pengalaman belajar, memperkuat tenaga pendidik ECCE, meningkatkan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, memberdayakan keluarga dan masyarakat, memanfaatkan inovasi digital, serta memastikan pembiayaan yang berkelanjutan,” kata Mu’ti.
Lebih jauh, Mu’ti menilai roadmap ini mencerminkan komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Ia juga menegaskan dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan strategis, tetapi juga sebagai panduan praktis yang dapat setiap negara sesuaikan dengan konteks masing-masing.
Namun demikian, Mu’ti mengingatkan tantangan utama saat ini terletak pada implementasi di lapangan. “Meskipun komitmen ini memberikan fondasi yang kuat, tantangan kita terletak pada implementasi yang efektif. Kita harus melampaui komitmen kebijakan menuju hasil nyata yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anak,” tegasnya.
Di sisi lain, roadmap ini menghadirkan pendekatan implementasi yang sistematis. Dokumen tersebut mengatur tahapan mulai dari analisis situasi, pengembangan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi. Selain itu, negara-negara ASEAN juga dapat saling berbagi pengetahuan untuk memperkuat sistem PAUD secara berkelanjutan.
Mu’ti menambahkan Indonesia berperan sebagai inisiator dalam penyusunan roadmap tersebut.
“Peta jalan ini lahir dari kerja bersama negara-negara ASEAN dengan Indonesia sebagai host sekaligus penggagas,” ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah roadmap ini menjadi aksi nyata. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan PAUD yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh kawasan Asia Tenggara.