Majalaya, Info Burinyay — Gerakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bandung terus menguat. Melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah mendorong agar potensi desa tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi kekuatan ekonomi mandiri.
Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi KDMP wilayah Kecamatan Majalaya dan Ibun, yang berlangsung di Aula Kecamatan Majalaya, Senin (13/10/2025). Acara tersebut menghadirkan para kepala desa, ketua koperasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Bupati Bandung Dr. H. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si. hadir langsung untuk memberi arahan dan memantau perkembangan koperasi di lapangan. Ia menilai, semangat masyarakat desa dalam mengembangkan koperasi mulai menunjukkan hasil, meski masih perlu percepatan.
“Dari hampir 24 kecamatan yang saya kunjungi, perkembangannya variatif. Ada yang sudah berjalan sekitar 50 persen, ada juga yang baru persiapan. Karena itu, saya terus roadshow untuk memastikan semua berjalan maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Bandung sudah memiliki modal besar dari kekayaan sumber daya alam. Namun, potensi itu baru bisa berdampak jika diolah dengan kreativitas dan kolaborasi.
“Sumber daya alam sudah tersedia. Tinggal bagaimana kepala desa, koperasi, dan masyarakat berkreasi. Koperasi harus jadi offtaker dan supplier bagi petani, pengusaha, dan pelaku UMKM,” jelasnya.
Dadang menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menghubungkan Koperasi Merah Putih dengan dua program strategis, yaitu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan MBG (Makan Bergizi Gratis). Keduanya saling terhubung dalam rantai ekonomi lokal.
“Hasil produksi masyarakat akan diserap koperasi dan disalurkan ke dapur-dapur SPPG yang tersebar di 366 titik. Ekonomi desa akan berputar dari bawah,” tegasnya.
Jika semua berjalan baik, perputaran uang di Kabupaten Bandung bisa mencapai Rp54 triliun per tahun.
“Dana dari program SPPG dan MBG saja sekitar Rp5,4 triliun per tahun. Kalau dikelola optimal, dampaknya bisa sepuluh kali lipat,” ungkapnya.
Selain fokus ekonomi, Bupati Dadang mengingatkan kembali nilai gotong royong sebagai jiwa koperasi.
“Koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Kalau masyarakat aktif, banyak ide, dan saling mendukung, koperasi pasti tumbuh. Lapangan kerja baru terbuka, pengangguran menurun, PDRB naik,” paparnya.
Ia menargetkan pembentukan seluruh koperasi desa dan kelurahan selesai sebelum akhir tahun.
“Sekarang sudah terbentuk 270 koperasi desa dan 10 koperasi kelurahan. Saya ingin Desember 2025 semua selesai agar Januari 2026 sudah jalan penuh,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini juga melahirkan semangat baru di kalangan pengurus dan anggota koperasi. Uhud Wastian, anggota BPD Neglasari Kecamatan Majalaya, menilai kebijakan tersebut membuka ruang tumbuhnya kembali keorganisasian desa.
“Alhamdulillah, ide Pak Bupati jadi penyegaran untuk koperasi. Pengurus kembali semangat, dan masyarakat mulai melihat manfaatnya,” kata Uhud.
Ia menambahkan, penyertaan modal menjadi kunci pertumbuhan koperasi di desa. Karena itu, ia mendukung penuh langkah pemerintah daerah yang berencana memberi stimulasi modal bagi koperasi berprestasi.
“Bupati sudah menyampaikan koperasi yang bagus akan mendapat tambahan modal. Ini dorongan agar koperasi berkembang lebih cepat,” ucapnya.
Dari wilayah Kecamatan Ibun, Dedi Darsana, Ketua KDMP Lampengan, berharap agar seluruh pengurus koperasi mampu menindaklanjuti hasil rapat secara konkret.
“Harapannya arahan Pak Bupati bisa direalisasikan. Kami tinggal buktikan lewat kegiatan yang sesuai prosedur,” tuturnya.
Sementara itu, Rustandi, Ketua KDMP Karyalaksana Kecamatan Ibun, melihat adanya perubahan arah pengelolaan koperasi. Menurutnya, koperasi kini tak lagi berfokus pada simpan pinjam, tetapi mulai bergerak ke sektor produktif.
“Sekarang koperasi diarahkan untuk menggali potensi desa. Petani, pedagang, dan masyarakat bisa ikut menyuplai ke MBG. Ini membuka peluang usaha baru,” jelas Rustandi.
Ia juga menilai anggota koperasi mulai mengubah pola pikir.
“Anggota kini tidak hanya menabung atau meminjam, tapi ikut berusaha. Pertanian, perikanan, dan peternakan bisa jadi andalan,” tambahnya.
Kolaborasi antara KDMP, SPPG, dan MBG menjadi model pembangunan ekonomi yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menyehatkan ekonomi.
SPPG berfungsi sebagai pusat distribusi bahan pangan bergizi, sedangkan MBG menjamin kebutuhan makan bergizi bagi anak sekolah dan masyarakat kurang mampu.
Dengan sistem tersebut, bahan pangan dari desa akan langsung terserap oleh dapur-dapur SPPG. Proses ini menciptakan rantai ekonomi berkelanjutan, di mana petani dan pelaku usaha kecil memperoleh pasar tetap.
Bupati Dadang memastikan, pemerintah daerah akan terus mengawal kolaborasi ini, termasuk mendorong keterlibatan sekolah dan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat.
“Saya ingin semua pihak bergerak bersama. KDMP, SPPG, MBG, dan Sekolah Rakyat harus saling menopang. Kalau ekonomi rakyat berputar dari bawah, kesejahteraan akan meningkat,” pungkasnya.