Jakarta, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan kelancaran program pembangunan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna memimpin langsung audiensi bersama Sekretaris Daerah Cakra Amiyana dan jajaran perangkat daerah. Rombongan Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa (13/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung membahas penguatan sinergi hubungan keuangan pusat dan daerah. Pembahasan utama mencakup kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, pemerintah daerah mendorong percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026.
Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS menegaskan pentingnya koordinasi aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, komunikasi yang intensif membantu daerah menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Kami memandang koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat sebagai kunci utama. Koordinasi ini menjaga stabilitas fiskal daerah dan mendukung kelancaran pembangunan,” ujar Kang DS.
Kang DS menjelaskan bahwa kepastian penyaluran DBH dan DAU sangat memengaruhi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Langkah ini bertujuan menjaga kesinambungan pembiayaan program daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung juga berkomitmen mengoptimalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah mengarahkan optimalisasi tersebut untuk membangun struktur APBD yang sehat, kuat, dan transparan. Selain itu, pemerintah daerah memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Melalui pengelolaan TKD yang optimal, Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah juga memastikan pembiayaan program prioritas berjalan efektif. Dengan cara ini, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat menjadi kunci pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sinergi ini juga meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih tepat sasaran,” kata Kang DS.
Audiensi ini juga berfungsi sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan arah pembangunan nasional. Keselarasan tersebut membantu pemerintah daerah menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Secara keseluruhan, audiensi ke DJPK Kementerian Keuangan RI menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah terus memperkuat tata kelola anggaran yang akuntabel. Langkah ini sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bandung.