Soreang, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum tersebut, Dadang memaparkan langsung tiga isu utama yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menempatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta percepatan penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) sebagai fokus utama.
Menurut Dadang, pembangunan infrastruktur jalan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, ia melihat kemacetan di sejumlah titik semakin mengganggu aktivitas warga.
“Isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2027 adalah pertama infrastruktur karena akses jalan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu dalam rangka mengatasi kemacetan,” kata Dadang.
Ia kemudian menyoroti kondisi lalu lintas di Jalan Cibaduyut. Warga, kata dia, kerap menyampaikan keluhan terkait kemacetan pada pagi dan sore hari. Oleh karena itu, pemerintah akan mempercepat peningkatan kualitas jalan di kawasan tersebut.
Selain infrastruktur jalan, Dadang juga mendorong pembenahan sistem drainase. Ia menilai langkah ini penting untuk mengurangi genangan air sekaligus memperlancar aliran air di wilayah rawan banjir.
Selanjutnya, Dadang mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan pagu anggaran sekitar Rp103 miliar untuk program prioritas tahun 2027. Namun, ia menilai jumlah tersebut masih terbatas jika dibagi ke 31 kecamatan.
“Saya dengar pagu anggaran tahun 2027 di angka Rp103 miliar. Kalau dibagi ke 31 kecamatan, sekitar Rp3 miliar per kecamatan,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong peningkatan belanja modal hingga melampaui Rp1 triliun. Ia menegaskan langkah tersebut akan memperkuat pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kalau belanja modal bisa di atas Rp1 triliun, kita bisa bagi untuk sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Dadang mengarahkan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas SDM. Ia meminta dinas terkait menyiapkan program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai contoh, Dinas Ketenagakerjaan dapat membuka pelatihan bagi pencari kerja. Sementara itu, Dinas Pendidikan bisa memfasilitasi pelatihan keterampilan, termasuk bagi ibu rumah tangga yang belum memiliki penghasilan.
“Kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang. Setiap desa menyampaikan jenis pelatihan yang dibutuhkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dadang mengarahkan kebijakan pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan. Ia menilai kebutuhan telur dan sayuran terus meningkat sehingga produksi lokal harus ikut tumbuh.
Untuk itu, pemerintah menjalankan program Gertaman atau Gerakan Tanami Halaman. Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam tanaman hortikultura dan mengembangkan peternakan skala kecil.
“Kita dorong pembibitan, penggunaan polibag, termasuk pengembangan ayam petelur,” ujarnya.
Ia berharap program tersebut mampu mendukung kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat peran koperasi desa dalam distribusi pangan.
Selain itu, Dadang juga menyoroti persoalan rutilahu yang masih tinggi. Ia mencatat sebanyak 157 ribu rumah membutuhkan penanganan. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 ribu berdiri di atas lahan milik pribadi.
Hasil verifikasi menunjukkan 45 ribu rumah masuk prioritas perbaikan. Sementara itu, sekitar 77 ribu rumah lainnya berdiri di atas lahan milik PTPN dan tanah carik.
Ia menjelaskan bahwa status lahan menjadi kendala dalam penyaluran bantuan. Namun, ia melihat peluang solusi melalui kebijakan baru yang membuka akses bantuan dengan syarat tertentu.
“Kalau ada surat izin menempati dari pihak terkait, rumah tersebut bisa diusulkan untuk mendapatkan program BSPS,” jelasnya.
Untuk mempercepat solusi, Dadang berencana bertemu langsung dengan pihak PTPN. Ia ingin memastikan warga tetap memperoleh akses bantuan meskipun menghadapi keterbatasan status lahan.
Sebagai penutup, Dadang menargetkan seluruh program prioritas tersebut mampu menekan angka kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah Pangalengan dan Pacira.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan tahun 2027 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.