Katapang, Info Burinyay – Ketegangan terus meningkat di Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, pada Kamis (19/3/2026). Warga mendesak aparat segera menangani peredaran minuman keras (miras) yang mereka nilai semakin marak selama bulan Ramadan.
Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Bupati Bandung H. Dadang Supriatna sebelumnya rutin menyuarakan komitmen pemberantasan judi online (judol) dan miras. Keduanya menekankan pentingnya mewujudkan Kabupaten Bandung bebas dari praktik tersebut.
Namun, warga justru melihat kondisi yang bertolak belakang. Para penjual masih menjalankan aktivitas peredaran miras secara terbuka. Lokasi penjualan bahkan berada tidak jauh dari Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung. Situasi ini memicu keresahan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Desa Gandasari mengirimkan surat pemberitahuan pada 19 Maret 2026. Pengurus DMI mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.
Melalui surat tersebut, DMI menggerakkan pengurus DKM, majelis taklim, dan remaja masjid untuk menjaga keamanan lingkungan. Mereka juga memetakan titik-titik rawan yang berpotensi mengganggu ketertiban.
Selain itu, DMI menyampaikan tembusan surat kepada Camat Katapang, Kapolsek Katapang, Danramil Arjasari, Kepala Desa Gandasari, MUI Kecamatan Katapang, DMI Kecamatan Katapang, serta para Ketua RW setempat.
Pemerintah desa kemudian melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum. Namun aparat belum mengambil langkah nyata hingga saat ini.
Kondisi tersebut mendorong reaksi keras dari warga. Sejumlah warga menyatakan siap bertindak jika aparat terus menunda penanganan.
“Kalau aparat tidak bergerak, masyarakat yang akan bergerak. Ini demi menjaga lingkungan kami,” ujar salah satu warga.
Selanjutnya, warga merencanakan aksi orasi di lokasi yang mereka duga menjadi titik penjualan miras. Mereka akan menggelar aksi tersebut pada malam hari sebagai bentuk tekanan.
Di sisi lain, situasi ini berpotensi memicu konflik. Aksi massa yang muncul akibat kekecewaan dapat berkembang menjadi gesekan di lapangan.
Hingga berita ini turun, pihak kepolisian maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Mereka juga belum menjelaskan rencana penanganan yang akan mereka ambil.
Karena itu, publik menunggu respons cepat dari aparat. Langkah tegas dinilai penting untuk meredam ketegangan sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
Jika aparat tidak segera bertindak, situasi berisiko berkembang tanpa kendali. Keterlibatan langsung warga dapat memicu tindakan yang tidak diharapkan.
Dengan demikian, aparat penegak hukum perlu segera turun ke lapangan. Mereka harus merespons laporan warga sekaligus memastikan kondisi tetap aman dan kondusif.