Warga Kopo Permai “Meradang” : Jalan Rusak, Pemkab Bandung Wajib Bertindak Sekarang

Bandung, Info Burinyay – Warga Kopo Permai kehilangan kesabaran. Mereka melihat jalan utama di wilayahnya hancur total selama bertahun-tahun. Lubang menganga, aspal mengelupas, dan genangan air memenuhi jalur tersebut. Kondisi ini mengganggu aktivitas harian sekaligus menurunkan keselamatan pengguna jalan.

Tokoh masyarakat Lekol Purn TNI AU Handoyo Semedi, S.H., mengkritik keras pemerintah desa Cangkuang Kulon. Ia menilai desa tersebut gagal memperjuangkan perbaikan jalan yang menjadi akses vital warga.

“Jalan ini memang awalnya jalan komplek. Namun sekarang sudah menjadi jalur publik. Pemkab Bandung wajib turun langsung dan bertindak cepat,” tegas Handoyo.

Handoyo menegaskan, pemerintah kabupaten tidak boleh terus mengandalkan Cangkuang Kulon. Menurutnya, desa tersebut tidak menunjukkan kepedulian maupun inisiatif untuk memperbaiki kerusakan.

Selain itu, ia menilai Pemkab Bandung hanya memberikan janji tanpa aksi. Padahal ribuan warga menggunakan jalan utama Kopo Permai setiap hari. Oleh karena itu, ia menuntut pemerintah kabupaten melakukan observasi lapangan segera.

“Jika Pemkab Bandung hanya duduk diam, berarti mereka mengabaikan hak dasar rakyat,” ujarnya.

Di sisi lain, wilayah Sukamenak menunjukkan kondisi jalan yang sangat baik. Aspal mulus dan perawatan rutin membuatnya layak menjadi contoh. Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan pembangunan.

Warga RW 4 dan RW 21 yang berada di Cangkuang Kulon merasa lebih dekat secara sosial dengan Sukamenak. Akibatnya, muncul wacana serius untuk memindahkan wilayah administrasi mereka.

“Kami melihat Sukamenak peduli pada warganya. Sedangkan di sini, pemerintah membiarkan kami seperti pelosok terpencil,” kritik Handoyo.

Kerusakan jalan menciptakan risiko tinggi bagi pengguna. Lubang besar dan permukaan bergelombang memaksa pengendara melambat. Sementara itu, pada musim hujan, air menutupi lubang dan membuat situasi lebih berbahaya.

Selain berisiko bagi keselamatan, kerusakan juga menghambat ekonomi lokal. Akibatnya, pedagang, pekerja, dan pelajar terpaksa menempuh perjalanan lebih lama. Bahkan ambulans pun kehilangan waktu berharga saat melintas.

Oleh karena itu, warga Kopo Permai kini bersatu. Mereka menuntut pemerintah kabupaten melakukan inspeksi langsung dan mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan.

Selain itu, warga menginginkan keterlibatan aktif dalam pengawasan proyek. Dengan cara ini, mereka berharap kualitas perbaikan terjaga.

“Pemerintah tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan administrasi. Mereka harus hadir dan memimpin solusi,” kata Handoyo.

Dalam forum warga, empat tuntutan utama mengemuka:

1. Bupati Bandung bersama dinas terkait melakukan inspeksi lapangan segera.
2. Pemkab Bandung menyiapkan anggaran darurat pada APBD perubahan atau tahun depan.
3. Koordinasi lintas desa untuk mempercepat perbaikan.
4. Pelibatan warga dalam pengawasan pengerjaan.

Handoyo memperingatkan bahwa pengabaian aspirasi rakyat akan berdampak politis. Warga akan mengingat masalah ini ketika memilih pemimpin daerah.

Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah yang gagal menjawab kebutuhan dasar rakyat akan kehilangan kepercayaan publik. Pada akhirnya, krisis kepercayaan ini bisa melebar ke wilayah lain.

“Kalau dibiarkan, warga akan menggunakan bahasa politik. Dan itu akan terdengar keras di bilik suara,” tegasnya.

Kerusakan jalan Kopo Permai menjadi ujian bagi komitmen Pemkab Bandung. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak sekarang.

Bukti nyata, bukan sekadar janji, menjadi harapan warga. Semua mata kini tertuju pada Pemkab Bandung. Terlebih lagi, setiap hari yang terbuang berarti penderitaan warga terus berlanjut.

“Intinya, pemerintah desa, kecamatan, dan pemkab harus turun tangan sekarang. Tidak ada alasan lagi untuk menunda,” pungkas Handoyo.