Pangandaran, Info Burinyay – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung menggelar kegiatan peningkatan Capacity Building bagi para kepala desa dan lurah di Grand Cahaya Hotel Pangandaran, Sabtu (1/11/2025).
Kegiatan ini diikuti lebih dari 260 kepala desa serta perwakilan dari sepuluh kelurahan di Kabupaten Bandung. Mereka datang dengan semangat memperkuat kapasitas dan memperdalam pemahaman terhadap kebijakan pemerintah, khususnya Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang pembangunan Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) dan Kawasan Kelurahan Mandiri Pangan (KKMP).
Acara berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta aktif berdialog, menyampaikan ide, dan menanggapi arahan dari para pejabat daerah. Kehadiran Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., memberikan bobot tersendiri pada kegiatan ini. Turut hadir Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Kav Samto Betah, S.Hub.Int., Ketua ABPEDNAS Kabupaten Bandung Firmansyah Lesmana, S.Ip., serta pejabat dari sejumlah OPD.
Dalam sambutannya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan kesiapan daerahnya dalam melaksanakan amanat Inpres No.17 Tahun 2025. Ia menyebut, instruksi tersebut kini sudah berjalan melalui kerja sama antara PT AgriNas Pangan Nusantara dan TNI untuk membangun KDMP serta KKMP di seluruh Indonesia.
“Program ini sudah mulai diimplementasikan. Kabupaten Bandung siap menjadi salah satu daerah yang menuntaskan pembangunan KDMP dan KKMP pada tahun 2026,” ujar Bupati Dadang.
Ia menjelaskan, dari 270 desa yang ada, sebanyak 204 desa telah melakukan entri data. Dari jumlah itu, 118 desa sudah memiliki tanah carik yang sesuai kebutuhan, 62 desa memiliki lahan tetapi tidak sesuai peruntukan, dan 26 desa belum memiliki tanah sama sekali.
“Saya tugaskan kepala desa segera menggelar musyawarah desa untuk menentukan lokasi yang cocok bagi pembangunan kantor atau pergudangan KDMP. Bagi desa yang belum punya lahan, pemerintah daerah akan membantu melalui program ADPD 2026. Dana ini bisa digunakan untuk membeli lahan khusus KDMP,” jelasnya.
Dadang menambahkan, untuk wilayah kelurahan, enam dari sepuluh kelurahan telah siap lahan, dua sedang proses pencarian PSU di wilayah Cibeunying dan Padasuka, serta dua lainnya akan masuk anggaran 2026. “Kami bersama Pak Dandim sudah menyepakati bahwa Kabupaten Bandung akan tuntas mempersiapkan seluruh kebutuhan pada 2026,” tegasnya.
Sementara itu, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Kav Samto Betah menilai dukungan Bupati Bandung menjadi dorongan besar bagi percepatan pembangunan KDMP di tingkat desa. Ia menyampaikan, Kodim siap menjalankan peran lapangan untuk memastikan pembangunan berjalan efektif.
“Saya bersyukur bisa hadir langsung dan mendengar dukungan penuh dari Pak Bupati. Ini menambah keyakinan kami untuk bergerak cepat di lapangan,” ujarnya.
Dandim menegaskan, Kodim akan bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP. “Dengan kolaborasi ini, Kabupaten Bandung berpotensi menjadi daerah tercepat dalam realisasi KDMP di seluruh Indonesia,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar hasilnya tidak hanya berupa bangunan, tetapi mampu menciptakan rantai pasok pangan yang mandiri di tingkat desa.
Dari sisi teknis, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa Dinas PMD Kabupaten Bandung, Siti Sulastri, S.Ip., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya terus memperbarui data tanah kas desa (TKD) sebagai langkah awal memastikan kesiapan lokasi.
“Betul, kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan isu strategis terkait kesiapan desa menghadapi program KDMP dan KKMP. Kami di PMD diberi mandat untuk mengidentifikasi ketersediaan tanah kas desa,” jelasnya.
Menurut Siti, hingga saat ini sekitar 100 desa sudah terinventarisasi memiliki lahan yang potensial. “Namun data ini tetap perlu diverifikasi langsung di lapangan agar sesuai standar dan bisa dimanfaatkan dengan optimal,” tambahnya.
Ia menilai kegiatan Capacity Building kali ini membantu memperkuat komunikasi antara pemerintah desa, TNI, dan OPD. “Koordinasi menjadi kunci utama agar pelaksanaan di lapangan tidak terhambat oleh administrasi atau ketidaksesuaian data,” ujarnya.
Ketua APDESI Kabupaten Bandung H. Dedi Bram menjelaskan bahwa kegiatan di Pangandaran tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk bergerak bersama.
“Kegiatan ini mempertemukan semua unsur penting desa. Ada Bupati, Dandim, PMD, Kominfo, hingga Inspektorat. Semua memberikan arahan agar para kepala desa memahami tanggung jawab dan arah kebijakan daerah,” kata Dedi Bram.
Ia menyebut, dari total 270 kepala desa, hanya enam yang absen karena wilayahnya sedang dilanda bencana. “Kami ingin kegiatan ini benar-benar berdampak. Jangan sampai setelah ada anggaran, para kepala desa hanya menunggu. Semua harus bekerja dan menjalankan amanat yang sudah disampaikan Bupati serta Dandim,” tegasnya.
Menurut Dedi, peningkatan kapasitas ini akan membantu kepala desa lebih percaya diri menghadapi tantangan administrasi, pembangunan, dan pengelolaan dana publik di tingkat desa.
Dukungan juga datang dari Ketua ABPEDNAS Kabupaten Bandung, Firmansyah Lesmana, S.Ip., yang menilai kegiatan ini sebagai momentum berharga bagi BPD dan kepala desa untuk memperkuat kolaborasi.
“ABPEDNAS Kabupaten Bandung mengapresiasi langkah APDESI yang menginisiasi kegiatan peningkatan kapasitas ini. Selain mempererat silaturahmi, acara ini juga memperkuat sinergi antara kepala desa dan BPD dalam mendukung program pemerintah,” ucapnya.
Firmansyah menegaskan bahwa BPD akan terus mengawal pelaksanaan program di tingkat desa agar tetap transparan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. “Kami berkomitmen mendukung visi Bupati Bandung untuk menjadikan setiap desa kuat, mandiri, dan tangguh menghadapi tantangan ke depan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Capacity Building di Pangandaran ini, seluruh unsur pemerintahan desa memperlihatkan kesungguhan untuk bergerak serempak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan APDESI menjadi bukti bahwa Kabupaten Bandung serius mewujudkan desa mandiri pangan yang berdaya saing.
Dengan kesiapan lahan, dukungan kebijakan, dan sinergi antarinstansi, Kabupaten Bandung menargetkan penyelesaian KDMP dan KKMP pada 2026. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi kemandirian ekonomi desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
Kegiatan ini menandai langkah nyata bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia dan kepemimpinan yang visioner.