Bandung, Info Burinyay – Universitas Padjadjaran terus melahirkan lulusan doktor yang berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., yang resmi meraih gelar doktor ilmu pemerintahan.
Rahmat Hidayat Djati mengikuti Wisuda Gelombang II Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Graha Sanusi Hardjadinata, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, pada 5–6 Februari 2026. Rektor Unpad, Prof. dr. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, Sp.M(K)., M.Kes., Ph.D., memimpin langsung prosesi tersebut.
Pada wisuda kali ini, Universitas Padjadjaran meluluskan 1.009 wisudawan dari berbagai jenjang pendidikan. Jumlah itu mencakup 52 doktor, 34 subspesialis, 137 magister, 93 spesialis, 73 profesi, 575 sarjana, dan 45 sarjana terapan.
Sebelumnya, Rahmat Hidayat Djati menyelesaikan studi doktoralnya melalui sidang promosi doktor di Ruang Sidang Pascasarjana FISIP Unpad, Dago, Kota Bandung, pada Jumat (9/1/2026). Dalam sidang tersebut, ia meraih yudisium Sangat Memuaskan.
Rahmat mempresentasikan disertasi berjudul “Transformasi Manajemen Pemerintahan melalui Proses Formulasi Peraturan Daerah Sistem Kearsipan dan Perpustakaan Digital di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021”. Melalui kajian itu, ia mengkaji peran transformasi digital dalam perumusan kebijakan publik.
Ia menjelaskan bahwa penelitian tersebut mengintegrasikan teori transformasi dengan siklus kebijakan publik secara komprehensif. Menurutnya, pemerintah perlu menjadikan riset akademik sebagai fondasi utama dalam menyusun kebijakan.
“Setiap kebijakan seharusnya berlandaskan penelitian. Penelitian yang baik harus memiliki kajian akademis yang kuat,” ujar Rahmat usai resepsi wisuda, Kamis (5/2/2026).
Rahmat menegaskan bahwa transformasi tidak boleh dimaknai sebagai perubahan jangka pendek. Ia memandang transformasi sebagai proses berkelanjutan yang menuntut adaptasi terus-menerus.
“Transformasi bukan sekadar perubahan. Transformasi harus membawa sistem menuju arah yang adaptif dan berkelanjutan,” kata Rahmat.
Ia juga menilai bahwa digitalisasi pemerintahan perlu masuk sejak tahap awal kebijakan. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh menempatkan digitalisasi hanya sebagai hasil akhir.
“Digitalisasi harus hadir dalam proses formulasi peraturan daerah, bukan hanya sebagai output kebijakan,” ujarnya.
Rahmat menyoroti pesatnya perkembangan teknologi, terutama Artificial Intelligence (AI), yang memengaruhi hampir seluruh sektor pelayanan publik. Ia menilai pemerintah wajib merespons perubahan tersebut melalui transformasi digital yang menyeluruh.
Menurutnya, transformasi digital tidak terbatas pada sektor kearsipan dan perpustakaan. Pemerintah perlu menerapkannya di berbagai sektor agar masyarakat dapat mengakses layanan tanpa hambatan jarak.
“Transformasi digital pemerintahan tidak hanya soal teknologi. Cakupannya jauh lebih luas, termasuk pola kerja dan kualitas pelayanan,” tegas Rahmat.
Sementara itu, Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menekankan pentingnya kontribusi lulusan di tengah perubahan global. Ia menyampaikan bahwa dunia kerja kini menilai individu berdasarkan kompetensi, bukan sekadar gelar akademik.
“Di era yang berubah cepat, kontribusi menjadi ukuran utama, bukan lagi ijazah,” ujar Prof. Arief.
Ia menambahkan bahwa persaingan tenaga kerja telah bergeser ke tingkat regional dan global. Digitalisasi dan AI, menurutnya, telah mengubah lebih dari separuh jenis keterampilan yang dibutuhkan.
“Pekerjaan tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Dunia membutuhkan kompetensi nyata, adaptabilitas, etos kerja, dan karakter,” katanya.
Prof. Arief juga mengajak para wisudawan untuk terus belajar dan beradaptasi. Ia berharap para alumni Unpad mampu menjaga integritas dan mengabdikan ilmunya bagi masyarakat.
“Pengabdian harus menjadi orientasi utama agar ilmu mampu meningkatkan martabat kehidupan masyarakat,” pungkasnya.