Sumedang, Info Burinyay – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan langkah besar untuk mengurangi risiko bencana di Bandung Raya dan wilayah sekitarnya. Setelah memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Loka Wirasaba IPDN Jatinangor, Selasa 9 Desember 2025, ia menyampaikan arah kebijakan baru yang menuntut tindakan cepat dari seluruh pihak.
Ia membuka pernyataannya dengan menegaskan kondisi rawan Bandung Raya. Menurutnya, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat berada di kawasan yang penuh ancaman. Sesar Lembang, banjir, serta longsor mengintai wilayah-wilayah itu setiap tahun. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga ruang terbuka hijau agar daya dukung lingkungan tetap kuat.
Ia kemudian meminta semua pihak menghentikan sementara proses perizinan perumahan. Pemerintah provinsi ingin mengevaluasi setiap izin sebelum masuk tahap pembangunan.
“Kami menunda semua izin baru agar tim bisa mengevaluasi tata ruang secara menyeluruh,” tegasnya di depan awak media.
Ia melanjutkan dengan penjelasan mengenai risiko yang muncul bila ruang hijau terus hilang. Menurutnya, penanganan banjir tidak memiliki dampak bila sawah dan rawa terus tertutup pembangunan.
“Setiap tahun kita menangani banjir, tetapi semua itu sia-sia kalau ruang hijau hilang. Bandung bisa tenggelam bila kita tidak mengubah pola ruang sejak sekarang,” ujarnya.
Setelah menyinggung persoalan ruang hijau, ia beralih pada isu pertanian lereng. Ia menilai metode perkebunan sayur di lahan curam menciptakan risiko longsor yang sangat besar. Pemerintah provinsi menyiapkan evaluasi menyeluruh untuk menghentikan penanaman sayur di titik berbahaya. Ia menawarkan solusi agar petani tetap memiliki pekerjaan.
“Kami akan merekrut para petani menjadi tenaga pemerintah. Mereka akan menanam tanaman berakar kuat seperti teh, kopi, kina, dan jengkol,” jelasnya.
Ia juga menyebut wilayah yang harus segera beradaptasi dengan kebijakan ini. Menurutnya, Bogor, Cianjur, Garut, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Bandung Barat berada dalam rantai ekologi yang saling terkait. Ia menegaskan bahwa Kota Bandung bergantung pada kondisi lingkungan Bandung Barat.
“Bila Bandung Barat bermasalah, Kota Bandung akan menanggung akibatnya,” katanya.
Setelah itu, ia menegaskan kewajiban baru bagi pengembang perumahan. Pemerintah provinsi meminta pengembang menyediakan sumur resapan dan danau kecil untuk menampung air hujan. Ia mengutip Perda Kabupaten Bandung sebagai contoh baik yang bisa diterapkan daerah lain.
“Pengembang harus menyediakan ruang tampung air agar siklus air tetap berjalan normal,” ujarnya.
Ia juga mendorong PTPN mempercepat koordinasi dengan ATR/BPN. Ia meminta keduanya menuntaskan proses perizinan lahan yang telah habis masa berlakunya. Menurutnya, percepatan itu mencegah munculnya lahan kosong yang berpotensi diserobot pihak tak bertanggung jawab. Namun ia menegaskan fokus pemerintah provinsi tidak menyentuh urusan kepemilikan.
“Kami tidak mencampuri administrasi kepemilikan. Kami hanya menjaga fungsi lahan agar tetap menjadi hutan dan kebun teh,” tegasnya.
Pemerintah provinsi kini memperkuat kebijakan tersebut dengan aksi lapangan. Mereka menanam kembali area perkebunan teh yang lama tidak produktif. Pemprov membiayai seluruh proses penanaman itu melalui anggarannya. Langkah ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana lintas wilayah.
Melalui kebijakan terpadu itu, Gubernur berharap wilayah Bandung Raya memiliki daya tahan lebih kuat terhadap ancaman banjir dan longsor. Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak bergerak sekarang. Menurutnya, tindakan cepat bisa mengurangi potensi kerusakan dan melindungi kehidupan masyarakat.