Bandung, Info Burinyay — Upaya memperkuat harmoni sosial di Jawa Barat terus berjalan nyata. Pada Selasa (21/10/2025), Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Jawa Barat bekerja sama dengan Keluarga Intelektual Muda Partai Golkar (KIM-PG) menggelar Diskusi Publik bertajuk “Toleransi, Kebebasan Beribadah, dan Berkeyakinan.”
Kegiatan ini diadakan di Aula DPD Partai Golkar Jawa Barat dan dihadiri banyak kalangan. Sejak awal, diskusi berlangsung terbuka dan penuh gagasan segar.
Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat Hasbullah Fudail memimpin jalannya diskusi sebagai pembicara utama. Ia berdampingan dengan moderator seorang Tokoh muda Rizky Prasetya Handani, S.E., M.M., dan turut hadir Ketua KIM-PG Jawa Barat Yosi Wihara, S.E. Kolaborasi ketiganya membuat suasana forum hidup, interaktif, dan inspiratif.
Dalam sambutannya, Hasbullah menekankan bahwa negara harus aktif melindungi hak beragama setiap warga. Menurutnya, perbedaan keyakinan justru memperkuat bangsa, bukan melemahkannya. “Perbedaan itu rahmat. Tugas kita memastikan rahmat ini tetap menjadi kekuatan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin kebebasan beragama secara jelas. Oleh karena itu, pemerintah wajib menegakkan perlindungan tanpa pandang bulu. “Konstitusi berdiri di atas semua golongan. Tidak boleh ada diskriminasi,” ujarnya tegas.
Hasbullah kemudian menyoroti pentingnya komunikasi sosial yang sehat. Menurutnya, banyak konflik muncul karena masyarakat jarang berdialog. “Jika tokoh agama, aparat, dan warga rutin berdiskusi, maka potensi konflik bisa dicegah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendidikan toleransi harus dimulai sejak dini. Dengan begitu, generasi muda dapat memahami perbedaan sebagai kekayaan budaya. “Tanpa pengetahuan, orang mudah terprovokasi oleh perbedaan,” katanya menambahkan.
Sebagai contoh, ia memuji beberapa daerah di Jawa Barat yang berhasil menjaga kerukunan antarumat. “Mereka bisa harmonis karena tokoh lintas agama rutin berkomunikasi dan saling menghargai,” ungkapnya.
Selain itu, Kemenkumham Jawa Barat kini menyiapkan program literasi publik berbasis komunitas. Program ini akan memperkuat kesadaran hukum dan nilai kemanusiaan agar masyarakat tidak mudah terhasut. “Dengan literasi, warga menjadi lebih bijak dalam menyaring informasi,” jelas Hasbullah.
Ia juga mengingatkan bahaya hoaks keagamaan di media sosial. Menurutnya, penyebar kebencian sering memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik. “Begitu agama dipakai untuk politik, persatuan bangsa terancam,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat lebih berhati-hati sebelum membagikan berita. “Periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Jika hoaks menyebar terus, yang tumbuh hanyalah kebencian,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai generasi muda punya tanggung jawab besar menjaga ruang digital. “Anak muda harus memimpin gerakan media sosial yang damai dan santun,” ucapnya. Ia percaya, jika ruang digital diisi dengan pesan positif, maka kedamaian akan meluas dengan cepat.
Sementara itu, Ketua KIM-PG Jawa Barat Yosi Wihara memuji langkah Kemenkumham dalam mengedukasi masyarakat. Ia menilai, hadirnya regulasi toleransi dapat memperkuat dasar hukum bagi kehidupan beragama yang damai. “Regulasi ini membuktikan komitmen Jawa Barat menjaga kebebasan berkeyakinan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, partainya siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk menyebarkan nilai toleransi. “Kami akan mendorong semangat toleransi hingga ke tingkat desa. Masyarakat harus memahami bahwa kebersamaan itu kekuatan,” tuturnya.
Namun, Yosi mengingatkan bahwa tantangan saat ini bukan hanya intoleransi, melainkan juga sikap apatis. “Banyak orang diam melihat ketidakadilan. Padahal diam berarti ikut membiarkan kebencian tumbuh,” katanya.
Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh pihak untuk lebih aktif menyuarakan perdamaian. “Kalau kita ingin Jawa Barat damai, setiap warga harus ikut menjaga kebersamaan,” ujarnya penuh semangat.
Menanggapi berbagai survei yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi intoleran, Hasbullah menegaskan hal itu tidak sesuai kenyataan. Ia menjelaskan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama versi Kementerian Agama menunjukkan tren positif. “Warga Jawa Barat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati,” katanya.
Melalui kerja sama lintas sektor, Kemenham kini memperkuat Gerakan Jawa Barat Provinsi Toleran. Program ini fokus pada tiga langkah konkret: memperkuat hukum, memperluas pendidikan toleransi, dan membangun kolaborasi masyarakat.
“Kami ingin setiap warga merasa aman dalam menjalankan keyakinannya. Itulah makna sejati negara hukum yang adil,” ungkap Hasbullah. Ia berharap sinergi dengan KIM-PG menjadi contoh kolaborasi lintas lembaga. “Jika kerja sama terjaga, Jawa Barat bisa menjadi model nasional kerukunan,” ujarnya optimistis.
Menutup kegiatan, Rizky Prasetya Handani menyampaikan pesan reflektif bagi peserta. Ia menilai, generasi muda harus menjadi penjaga harmoni di masyarakat. “Toleransi bukan sekadar teori, tapi cara hidup dan cara menghargai, Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau ingin dihormati, kita harus menghormati,” ujarnya menutup acara.
Rizky juga berterima kasih kepada Ketua DPD, Ketua Harian, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Golkar Jawa Barat atas dukungan mereka.
Dengan kolaborasi antara Kemenham Jawa Barat dan KIM-PG, pesan toleransi kini bergema semakin luas. Melalui dialog, literasi, dan aksi nyata, Jawa Barat melangkah mantap menuju provinsi yang damai, inklusif, serta harmonis.