Bandung, Info Burinyay – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat memaparkan sejumlah capaian strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Maret 2026. Fraksi tersebut menyusun rangkuman ini untuk memberikan informasi yang lebih utuh kepada masyarakat serta merespons berbagai isu yang berkembang di ruang publik.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, H. Syahrir, S.E., M.Pol., menjelaskan bahwa langkah ini juga bertujuan meluruskan berbagai informasi yang dinilai tidak akurat. Karena itu, pihaknya memaparkan sejumlah fakta terkait kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, hingga program sosial pemerintah.
Syahrir menyoroti polemik mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza. Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut berasal dari mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.
Ia juga menepis kabar yang menyebut Indonesia menyumbang dana hingga Rp17 triliun untuk badan tersebut. Syahrir menegaskan bahwa informasi itu tidak sesuai dengan data resmi yang tersedia.
“Penyumbang utama berasal dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Qatar. Indonesia tidak menandatangani komitmen donor itu. Kehadiran kita semata karena alasan kemanusiaan,” ujar Syahrir dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).
Selain membahas diplomasi internasional, Fraksi Gerindra Jabar juga menyoroti kerja sama perdagangan Arrangement on Resilient Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia mencatat surplus perdagangan yang cukup besar.
Syahrir menjelaskan bahwa sejak 1989 hingga sekarang Indonesia mengumpulkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat sebesar USD 232 miliar atau sekitar Rp3.900 triliun. Selain itu, pemerintah juga memasukkan klausul perlindungan kepentingan nasional dalam perjanjian tersebut.
Menurutnya, klausul National Interest memastikan platform digital asing tetap mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan digital asal Amerika Serikat wajib mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia.
“Negosiator Indonesia memasukkan klausul ini agar kepentingan nasional tetap terlindungi. Jadi, perdagangan global tetap berjalan, tetapi kedaulatan digital kita juga terjaga,” kata Syahrir.
Di sektor sosial, pemerintah terus menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendukung proses belajar di sekolah.
Riset Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 86 persen penerima manfaat mengalami peningkatan minat belajar. Meski begitu, pemerintah tetap menjaga standar kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima program.
Badan Gizi Nasional tercatat menutup 49 dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi standar hingga Maret 2026. Pemerintah mengambil langkah tersebut untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
“Anak-anak membutuhkan asupan gizi yang cukup agar dapat belajar dengan optimal. Karena itu, pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan,” jelas Syahrir.
Sementara itu, pemerintah juga mempercepat target swasembada energi nasional. Pemerintah menargetkan swasembada solar dan avtur dapat tercapai pada tahun ini.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meningkatkan kapasitas produksi Kilang Balikpapan serta mengoptimalkan penggunaan bahan bakar berbasis sawit melalui program E50. Di sisi lain, pemerintah menargetkan swasembada bensin pada 2028 dengan kapasitas produksi mencapai 39,9 juta kiloliter.
Selain energi, sektor pangan juga menunjukkan perkembangan signifikan. Indonesia mencatat produksi beras sebesar 34 juta ton pada 2025.
Syahrir menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi pupuk untuk mempercepat distribusi dan menekan harga di tingkat petani. Pemerintah memangkas sekitar 145 regulasi pupuk menjadi satu peraturan presiden.
Kebijakan tersebut memberikan dampak langsung bagi petani. Harga pupuk turun sekitar 20 persen, sementara harga beli gabah tetap stabil di kisaran Rp6.500 per kilogram.
Syahrir menilai berbagai capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor strategis nasional. Menurutnya, pemerintah terus mendorong kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, serta posisi Indonesia di tingkat global.