Ciwidey, Info Burinyay – Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 berlangsung di GOR Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Tia Fitriani, bersama unsur pemerintah desa dan perwakilan kepala desa se-Kecamatan Ciwidey.
Sejak awal acara, suasana forum berjalan interaktif. Kepala Desa Nengkelan H. Usep Saefulloh mendampingi langsung kegiatan tersebut. Selain itu, Ketua DPK Apdesi Kecamatan Ciwidey H. Cecep NA Prawira turut hadir bersama para Ketua RW dan perangkat desa. Kehadiran lintas unsur ini memperkuat fungsi pengawasan sekaligus membuka ruang dialog terkait arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026.
Dalam sambutannya, Tia Fitriani menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti pada penyampaian program. Ia menyampaikan sembilan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyasar penguatan desa. Menurutnya, program tersebut berfokus pada peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, serta RT/RW.
“Hari ini saya hadir langsung di Desa Nengkelan didampingi Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa, juga Ketua Apdesi Kecamatan Ciwidey. Ini kegiatan yang luar biasa. Tadi kami sampaikan sembilan program unggulan dari Pemprov Jabar yang arahnya memang untuk desa,” ujar Tia.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawalan bersama. Ia menilai program yang baik tetap membutuhkan evaluasi di lapangan. Karena itu, ia mengajak seluruh unsur desa aktif mengawal implementasi kebijakan.
“Sebagus apa pun program dan regulasi, kalau kita tidak ikut mengawal dan mengevaluasi, kita tidak akan tahu bagaimana program itu berjalan. Jadi kita harus sampaikan jika ada kekurangan di lapangan,” katanya.
Namun demikian, Tia juga menyinggung potensi benturan antara program unggulan provinsi dengan penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengaku menerima aspirasi dari sejumlah desa yang telah memiliki perencanaan sendiri sebelum program provinsi berjalan.
“Tujuan Pak Gubernur tentu baik. Akan tetapi, ketika implementasi di lapangan tidak sesuai atau ada inovasi desa yang berbeda, maka kendala itu harus kita sampaikan. Supaya program ini tidak sekadar menjadi catatan, tetapi benar-benar mencapai target,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Nengkelan H. Usep Saefulloh menyambut baik kehadiran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut. Ia berharap kunjungan pengawasan ini memberi pencerahan bagi masyarakat, terutama terkait perubahan kebijakan pembangunan pada 2026.
“Alhamdulillah dengan kedatangan Ibu Tia yang membawa misi pengawasan pembangunan 2026, mudah-mudahan warga Nengkelan mendapatkan pencerahan tentang program-program pembangunan dan perubahan di tahun 2026,” ujar Usep.
Di sisi lain, Ketua DPK Apdesi Kecamatan Ciwidey H. Cecep NA Prawira menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada desa-desa di wilayahnya. Ia menilai kehadiran legislator provinsi menjadi bentuk dukungan moral sekaligus politik terhadap pemerintahan desa.
“Ini kebahagiaan bagi kami para kepala desa di Kecamatan Ciwidey. Ibu Tia sangat merakyat dan tidak pernah membedakan desa mana yang memperoleh suara besar atau kecil. Beliau selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” kata Cecep.
Ia menambahkan bahwa komunikasi yang terjalin selama ini berjalan baik. Selain itu, ia menyebut Tia Fitriani kerap memenuhi undangan desa ketika masyarakat membutuhkan kehadirannya.
Melalui kegiatan pengawasan ini, forum berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa semakin kuat. Dengan demikian, setiap program unggulan dapat berjalan selaras dengan perencanaan desa. Pada akhirnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2026.
Laporan Jurnalis : Arbim Firmasyah
Editor : AR Suteja