Jakarta, Info Burinyay – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menggelar aksi damai nasional di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. Ribuan kepala desa hadir untuk menolak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Mereka menilai aturan itu menghambat pencairan Dana Desa tahap dua. Karena itu, gelombang protes berlangsung sejak pagi hingga siang.
Apdesi Kabupaten Bandung ikut mengirim perwakilan dari seluruh kecamatan. Wakil Ketua Apdesi Kabupaten Bandung Rosiman atau Wa Eros menjelaskan alasan keikutsertaan mereka melalui sambungan telepon. Ia menegaskan bahwa PMK 81/2025 merugikan desa karena menahan dana yang sudah direncanakan dalam musyawarah. Ia menyebut bahwa desa menggantungkan pembangunan pada dana itu.
Menurut Wa Eros, pemerintah pusat mengalihkan sebagian Dana Desa kategori NMAK dan non-NMAK untuk menutup kekurangan fiskal nasional. Ia menilai keputusan itu mengganggu desa yang sudah menetapkan program pembangunan. Ia menambahkan bahwa dana itu mencakup bantuan guru ngaji, dukungan guru PAUD, dan kegiatan pembangunan yang bersifat mendesak. Karena itu, desa merasa pemerintah mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung mengirim sekitar 130 orang. Mereka berangkat dari setiap kecamatan secara mandiri. Ia menilai jumlah itu cukup kuat untuk menyampaikan aspirasi daerah. Selain itu, ia menyebut bahwa aksi nasional hari itu mencapai hampir tiga ribu peserta dari berbagai provinsi. Angka itu menggambarkan kesamaan keresahan desa di seluruh Indonesia.
Dalam keterangannya, Wa Eros menegaskan tuntutan utama aksi ini. Ia meminta pemerintah pusat mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025. Ia juga mendesak pencairan penuh Dana Desa tahap dua tanpa pemotongan. Ia menilai pencairan yang tidak merata menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Ia menyebut beberapa desa sudah menerima pencairan, sedangkan desa lainnya masih menunggu tanpa kepastian.
Wakil Ketua Apdesi Kabupaten Bandung Wakil Ketua Apdesi Kab. Bandung Rosiman bersama para kepala desa lainya, berpose di tengah aksi damai nasional di Senayan, Jakarta, saat menyuarakan penolakan terhadap PMK 81/2025 dan mendesak pencairan penuh Dana Desa tahap dua. (Foto/InfoBurinyay/Lee)
Selain itu, ia menjelaskan bahwa desa memiliki batas waktu sampai 19 Desember untuk menyelesaikan proposal pencairan. Ia meminta seluruh desa yang belum mengajukan proposal segera menyelesaikan proses administrasi. Ia menyebut bahwa Kabupaten Bandung masih memiliki dua desa yang belum mengunggah dokumen. Karena itu, ia mendorong keduanya bergerak cepat agar tidak kehilangan hak anggaran.
Saat menjelaskan lokasi aksi, Wa Eros menyebut bahwa massa berkumpul di Senayan sebelum perwakilan bergerak menuju Istana Negara. Ia mengatakan bahwa Presiden, Menteri Desa, dan Menteri Dalam Negeri sedang bertugas di Aceh. Karena itu, mereka tidak dapat menerima delegasi secara langsung. Namun, ia menegaskan bahwa Wakil Menteri Desa, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Dalam Negeri tetap menerima perwakilan Apdesi. Ia menilai pertemuan itu membuka jalur komunikasi resmi antara pemerintah dan desa.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah penyelesaian. Ia menilai bahwa Dana Desa memiliki fungsi besar bagi pelayanan publik. Ia juga menegaskan bahwa desa membutuhkan arus dana yang stabil agar tidak menghambat pembangunan. Karena itu, ia mendorong pemerintah mengembalikan skema pencairan seperti sebelumnya.
Di akhir penjelasannya, Wa Eros meminta pemerintah mendengar suara ribuan kepala desa yang datang ke Jakarta. Ia menilai bahwa kehadiran massa menunjukkan keseriusan desa dalam menjaga hak anggaran. Ia berharap pemerintah menindaklanjuti hasil pertemuan di istana dengan keputusan yang jelas. Dengan demikian, desa dapat menjalankan program secara tepat waktu dan masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan.