Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2027 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kegiatan berlangsung di Sutan Raja Soreang, Kamis, 26 Februari 2026, dengan melibatkan jajaran perangkat daerah, perbankan, serta para pemangku kepentingan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna membuka forum tersebut dan langsung menekankan pentingnya pajak daerah bagi keberlanjutan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kontribusi wajib pajak mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dadang mengutip data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung mencapai 75,58. Angka tersebut tumbuh 1,33 persen dibandingkan 2024. Ia menilai pertumbuhan itu mencerminkan dampak nyata dari optimalisasi pendapatan daerah.
“IPM Kabupaten Bandung setiap tahunnya meningkat karena pajak yang dibayarkan para wajib pajak. Ini mengingatkan betapa pentingnya pajak,” ujar Dadang.
Selanjutnya, ia memaparkan kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan. Pemerintah pusat mengurangi Transfer ke Daerah pada 2026 hingga sekitar Rp1 triliun. Karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat Pendapatan Asli Daerah agar program pembangunan tetap berjalan.
Meski transfer menurun, pemerintah daerah tetap memprioritaskan belanja strategis. Dadang memastikan pemerintah tetap menyalurkan insentif guru ngaji sebesar Rp109 miliar. Pemerintah juga menggunakan pendapatan pajak untuk membangun jalan, membayar guru honorer, serta membiayai honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
“Walaupun TKD tahun 2026 berkurang, tapi tetap insentif guru ngaji dibayarkan Rp109 miliar. Insya Allah, pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah bakal manfaat untuk pembangunan jalan, pembayaran guru honor, termasuk untuk honor P3K Paruh Waktu. Bayangkan kalau pemda tidak mendapatkan pajak dari Bapak/Ibu sekalian,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan menyusun dokumen rencana kerja yang lebih tajam dan terukur. Ia mengajak seluruh peserta untuk memberikan saran serta masukan konstruktif.
Selain menghimpun masukan, Bapenda menggandeng Bapperida untuk memverifikasi rancangan kerja Tahun 2027. Dengan langkah itu, Bapenda ingin memastikan perencanaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Erwan menegaskan bahwa Bapenda memegang peran kunci dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, ia mendorong jajarannya meningkatkan kinerja penerimaan melalui inovasi kebijakan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta penguatan pengawasan.
“Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan PAD, Bapenda dituntut untuk terus meningkatkan kinerja penerimaan daerah melalui inovasi kebijakan, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, serta penguatan sistem administrasi dan pengawasan,” kata Erwan.
Lebih jauh, Erwan menekankan pentingnya percepatan digitalisasi daerah. Ia menyatakan pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama tersebut akan memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, digitalisasi meningkatkan transparansi dan akurasi data. Selain itu, sistem elektronik mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Dengan cara itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan secara konsisten.
“Digitalisasi menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi data, kemudahan layanan kepada wajib pajak, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” tandasnya.
Dalam High Level Meeting tersebut, peserta membahas transformasi digital pada sistem pembayaran pajak dan retribusi. Pemerintah daerah mendorong integrasi sistem informasi dan memperluas kanal pembayaran non-tunai agar masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.
Erwan juga menyampaikan bahwa Bapenda terus menyiapkan inovasi untuk memperkuat penerimaan daerah. Jajaran Bapenda mengintensifkan pemungutan pajak dan memperluas basis pajak. Pada saat yang sama, mereka mengoptimalkan sistem digital agar proses administrasi berjalan lebih efisien.
Ia mengakui bahwa Bapenda masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif. Namun demikian, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan menjaga komitmen bersama.
“Kami berharap pada tahun 2026 dari semua upaya yang sudah kami lakukan bisa terjalin keselarasan dan bisa seiring sejalan bersama-sama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas,” pungkasnya.
Melalui forum dan High Level Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan langkah konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah memilih mengoptimalkan pajak daerah dan mempercepat digitalisasi layanan. Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menjaga stabilitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.