Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat layanan ketenagakerjaan berbasis digital. Melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung, pemerintah daerah meluncurkan Gerai Bursa Kerja (GBK) Bedas Digital Tahun 2026 di Mall Pelayanan Publik (MPP) Soreang, Kamis (8/1/2026). Bupati Bandung Dadang Supriatna secara langsung membuka kegiatan tersebut dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menekan angka pengangguran.
Dalam peluncuran itu, Bupati Bandung didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tamu undangan dari berbagai unsur. Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Melalui GBK Bedas Digital, Pemerintah Kabupaten Bandung menghadirkan layanan bursa kerja yang terintegrasi secara digital. Sistem ini memungkinkan pencari kerja mengakses informasi lowongan secara cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi dunia usaha untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan.
Dalam sambutannya, Bupati Bandung Dadang Supriatna memaparkan capaian pengelolaan ketenagakerjaan selama tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berhasil mencatat hasil positif meskipun laporan resmi dari Disnaker belum sepenuhnya disampaikan.
“Realisasi 2025 kemarin, walaupun Pak Kadisnaker belum laporan, Pemerintah Kabupaten Bandung insyaallah sudah lebih dari 20 ribuan. Kita lihat dari data BPS,” kata Dadang Supriatna.
Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut berasal dari berbagai program yang pemerintah daerah jalankan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Bandung secara konsisten menggelar job fair, pelatihan kerja, serta program pendampingan ketenagakerjaan lainnya. Karena itu, akumulasi penyerapan tenaga kerja terus menunjukkan tren positif.
Lebih lanjut, Dadang Supriatna memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung secara objektif. Saat ini, pemerintah daerah mencatat tingkat pengelolaan ketenagakerjaan berada di angka 6,2 persen. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif mencapai sekitar 1,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, angka pengangguran berada di kisaran 230 ribu orang.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun rencana penanganan pengangguran secara bertahap. Pemerintah daerah menargetkan pengelolaan sekitar 10 ribu tenaga kerja setiap tahun. Target tersebut akan disinergikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Kalau 230 ribuan ini kita gabungkan dengan program nasional, program provinsi, dan program kabupaten, maka penanganannya akan lebih spesifik dan mempercepat pengelolaan angka pengangguran,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati Bandung menegaskan bahwa pengangguran merupakan persoalan yang dinamis. Setiap tahun, jumlah pencari kerja selalu bertambah seiring dengan munculnya lulusan baru dari berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak menargetkan angka pengangguran menjadi nol dalam waktu singkat.
“Setiap tahun lulusan sekolah bertambah. Jadi pengelolaan itu tidak akan pernah habis,” ujarnya.
Selain faktor struktural, Dadang Supriatna juga menyoroti faktor mentalitas sebagai tantangan tersendiri. Ia menilai sebagian masyarakat usia produktif masih belum memiliki kemauan kuat untuk bekerja. Di sisi lain, rasa gengsi juga sering membatasi pilihan pekerjaan.
“Jangan membatasi pengertian kerja itu harus di pabrik. Bekerja itu luas,” tegasnya.
Ia kemudian mencontohkan sektor pertanian sebagai bidang yang memiliki potensi besar. Menurutnya, banyak petani sukses yang justru mampu mengelola lahan ratusan hektare dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Karena itu, ia mendorong perubahan pola pikir agar masyarakat berani melihat peluang di berbagai sektor.
Lebih jauh, Bupati Bandung mengajak masyarakat untuk tidak hanya berorientasi menjadi pekerja, tetapi juga berani menjadi pengusaha. Dengan menjadi pelaku usaha, seseorang tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
“Kalau jadi pengusaha, kita bisa membuka ratusan kesempatan kerja,” katanya.
Dalam konteks digitalisasi, Dadang Supriatna menilai peluncuran GBK Bedas Digital menjadi jawaban atas tantangan ketenagakerjaan masa kini. Pemerintah Kabupaten Bandung menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
“Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Namun, pemerintah daerah harus memastikan masyarakat siap memanfaatkannya secara positif. Karena itu, pelatihan digital dan literasi teknologi menjadi bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Dadang Supriatna juga mengingatkan perlunya perlindungan terhadap dampak negatif dunia digital. Ia menilai konten yang merusak mental dan akhlak masyarakat perlu mendapat perhatian serius.
“Saya ingin ada perlindungan yang tegas terhadap konten-konten yang merusak,” ungkapnya.
Melalui peluncuran GBK Bedas Digital Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap platform ini mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.