Batam, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Senin (19/1/2026). Kehadiran tersebut sekaligus menegaskan peran Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian APKASI.
Rakernas XVII APKASI menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Forum ini juga mendorong percepatan pembangunan nasional yang berkelanjutan serta berbasis potensi daerah. Melalui agenda tersebut, APKASI mempertemukan kepala daerah dengan para pemangku kebijakan nasional.
Dalam kesempatan itu, Dadang Supriatna menyampaikan paparan bertema Penguatan Infrastruktur Dasar Kabupaten untuk Mendukung Konektivitas Layanan Publik dan Hilirisasi Ekonomi Daerah dalam Kerangka Asta Cita. Ia menilai tema tersebut relevan dengan kebutuhan daerah dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Menurut Dadang Supriatna, pemerintah kabupaten perlu memperkuat infrastruktur dasar agar layanan publik berjalan optimal. Selain itu, infrastruktur yang kuat mampu mendorong hilirisasi ekonomi daerah sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan agenda nasional.
“Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Dadang Supriatna. Ia menambahkan bahwa kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan daerah yang mandiri dan berdaya saing.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sinergi lintas sektor mampu mempercepat pembangunan daerah. Dengan dukungan kebijakan nasional, daerah dapat mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan arahan terkait program prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah menargetkan swasembada pangan berkelanjutan sebagai fokus utama pembangunan sektor pertanian.
Menurut Andi Amran Sulaiman, pemerintah mendorong percepatan swasembada pangan melalui deregulasi pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut menurunkan harga pupuk hingga 20 persen dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi. “Kebijakan ini juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton. Pemerintah juga mencatat stok beras tertinggi sepanjang sejarah, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan pertanian nasional.
Rakernas APKASI XVII turut membahas peluang pengembangan energi terbarukan dan elektrifikasi wilayah. Dalam sesi tersebut, AMPACE memaparkan solusi teknologi energi melalui sistem Solar BESS Diesel. Teknologi ini mendukung pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, terutama bagi wilayah terpencil.
Pada forum yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten. Ia menyebut infrastruktur sebagai fondasi utama dalam mendukung konektivitas dan layanan publik.
“Pemerintah mengarahkan pembangunan infrastruktur pada ketahanan air, jalan dan jembatan, kawasan permukiman, serta wilayah swasembada pangan dan energi,” kata Dody Hanggodo. Ia menekankan bahwa pendekatan kolaborasi pentahelix mempercepat pencapaian target menuju Indonesia Emas 2045.
Rakernas XVII APKASI 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat peran strategis dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.