Soreang, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Konsolidasi SPPG di Hotel Sunshine, Soreang, Minggu (16/11). Pertemuan ini menghadirkan para camat, mitra, dan pengelola SPPG dari seluruh wilayah. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh tahapan program berjalan optimal, terutama karena Kabupaten Bandung memiliki jumlah penerima manfaat terbesar di Indonesia.
Pertemuan konsolidasi ini bertujuan menyatukan pemahaman semua unsur pelaksana. Selain itu, Pemkab Bandung ingin memperkuat daya kendali terhadap inflasi daerah melalui alur distribusi gizi yang lebih teratur. Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah daerah, mitra operasional, dan SPPG dapat berjalan selaras.
Bupati Bandung, Kang DS, menyampaikan arahan yang menekankan pentingnya komunikasi. Ia meminta seluruh peserta menjaga alur informasi agar tidak muncul hambatan teknis di lapangan.
“Pemerintah akan hadir dan mencoba memberikan solusi maka jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kabupaten Bandung adalah kabupaten terluas dengan 3,8 juta penduduk dan menjadi salah satu daerah dengan penerima manfaat terbesar,” ujar Kang DS.
Ia memaparkan bahwa jumlah penerima manfaat MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1.253.000 jiwa. Kelompok ini terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah juga memproyeksikan peningkatan sasaran menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 karena masuknya kelompok lansia. Oleh karena itu, Pemkab Bandung membutuhkan kolaborasi dari semua pihak agar pelayanan gizi tetap berjalan stabil.
“Jumlah ini fluktuatif dan membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki data paling detail dan kami berterima kasih kepada BGN yang hadir langsung untuk membersamai kami,” ucapnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemkab Bandung sudah membentuk 255 titik SPPG. Sebanyak 161 titik sudah beroperasi dari total kuota 375 titik. Data dari para camat menunjukkan potensi kenaikan titik layanan menjadi 422 titik. Sebaran penerima manfaat yang menjangkau wilayah 3T mendorong pemerintah memperluas jaringan layanan agar seluruh warga dapat menikmati program secara merata.
Selain itu, pemerintah daerah memberikan pelatihan laik higiene kepada 8.422 penjamah makanan. Pemerintah juga mendorong penguatan tata graha dan penggunaan filter air di seluruh titik layanan. Langkah tersebut memastikan seluruh hidangan memenuhi standar keamanan pangan.
Dalam kesempatan itu, Kang DS memaparkan sepuluh persoalan utama yang muncul selama pelaksanaan MBG. Persoalan tersebut meliputi keterlambatan proses, kekurangan tenaga ahli gizi, ketimpangan jumlah SPPG antarwilayah, penumpukan kuota, kendala pendataan, dan kesulitan aktivasi titik layanan baru.
“Semua masalah ini akan kita tindak lanjuti satu per satu. Tapi dengan adanya koordinasi dan kolaborasi, saya yakin ini bisa diselesaikan bersama,” tegasnya.
Ia juga mengenalkan dasbor pimpinan yang menampilkan pembaruan harian pelaksanaan MBG. Dasbor ini memberikan akses informasi secara real time sehingga proses pengawasan berjalan lebih transparan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan pentingnya integritas para pelaksana. Ia mengajak seluruh pihak menjaga niat baik selama menjalankan program.
“Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya mendukung program pemerintah, maka manfaatnya untuk anak-anak akan sangat besar. Ini juga menjadi amal jariyah bagi kita,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan penguatan. Ia menilai MBG sebagai amanah konstitusi yang harus berjalan bersih tanpa praktik kecurangan.
“Setiap warga negara berhak hidup sehat dan memperoleh gizi layak. Saya beri peringatan, kalau tergiur masuk di SPPG karena kolusi maka akan saya tindak,” tegasnya.
Dengan konsolidasi yang lebih kuat, Pemkab Bandung menargetkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah juga ingin memastikan jutaan penerima manfaat memperoleh gizi harian secara layak dan terukur.