Jakarta, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga keberlanjutan pembangunan daerah secara terarah dan berkesinambungan. Pemerintah daerah mewujudkan komitmen tersebut melalui audiensi resmi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Bupati Bandung Dadang Supriatna memimpin langsung audiensi tersebut bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana dan jajaran perangkat daerah terkait. Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar pertemuan itu di Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan komitmen memperkuat sinergi hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah secara khusus membahas kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil serta percepatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS menekankan pentingnya koordinasi intensif dan berkelanjutan. Ia menilai stabilitas fiskal daerah menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami memandang koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah,” ujar Kang DS.
Menurut Kang DS, kepastian alokasi dan waktu penyaluran dana sangat memengaruhi perencanaan dan realisasi program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat.
Selain membahas Dana Bagi Hasil, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menyoroti percepatan Dana Alokasi Umum. Pemerintah daerah menilai percepatan tersebut dapat memperkuat ruang fiskal dan menjaga ritme pembangunan.
Kang DS menegaskan bahwa percepatan penyaluran dana membantu pemerintah daerah menjalankan program secara terencana. Pemerintah daerah juga dapat menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran.
“Percepatan dan kepastian penyaluran dana membantu kami menjaga pembangunan tetap terukur dan tepat sasaran,” kata Kang DS.
Pemerintah Kabupaten Bandung juga menyampaikan komitmen mengoptimalkan Dana Transfer ke Daerah secara transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah mengarahkan dana tersebut untuk membangun postur APBD yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menegaskan bahwa sinergi fiskal memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Ia menyebut penguatan tersebut mencakup pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur strategis.
“Kami memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Cakra Amiyana.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan arah pembangunan nasional. Pemerintah daerah berharap sinergi tersebut mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Audiensi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.