Ciwidey, Info Burinyay – Pemerintah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Ciwidey, Selasa (10/2/2026). Melalui forum ini, pemerintah kecamatan menampung dan menyelaraskan aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan tahun 2027. Tahun ini, Musrenbang mengusung tema Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan.
Musrenbang tingkat kecamatan tersebut melanjutkan tahapan perencanaan pembangunan yang sebelumnya berlangsung di tingkat desa. Oleh sebab itu, forum ini memegang peran strategis dalam menyatukan usulan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.
Namun, Musrenbang Kecamatan Ciwidey tahun ini berlangsung di tengah penurunan anggaran. Pemerintah kecamatan mencatat penurunan alokasi anggaran sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh pemangku kepentingan tetap berkomitmen menjaga kualitas perencanaan pembangunan.
Dalam pembahasan Musrenbang, peserta forum menetapkan dua sektor utama sebagai prioritas pembangunan tahun 2027, yakni infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor sosial, budaya, dan pertanian tetap masuk dalam agenda sesuai kebutuhan wilayah Ciwidey.
Musrenbang ini dihadiri Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Bandung, Camat Ciwidey, para Kepala Desa se-Kecamatan Ciwidey, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan I, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), UPTD Sarana dan Prasarana Ciwidey, serta unsur undangan lainnya.
Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Dinnas Pertanian Kabupaten Bandung Ir. Hj. Ina Dewi Kania, M.P., memimpin jalannya Musrenbang dan menegaskan bahwa forum ini merupakan amanat undang-undang perencanaan pembangunan.
“Hari ini kami melaksanakan perencanaan pembangunan untuk tahun 2027. Proses Musrenbang telah dimulai dari tingkat desa dan hari ini berlanjut di tingkat kecamatan,” ujar Ina Dewi Kania.
Ia menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahun mendatang.
“Forum ini menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Ciwidey, terutama terkait program dan kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2027,” jelasnya.
Meski anggaran mengalami penurunan, Ina Dewi Kania tetap menyampaikan optimisme terhadap pelaksanaan pembangunan. Ia menilai kolaborasi lintas sektor mampu menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah.
“Penurunan anggaran tidak boleh menghentikan pembangunan. Kita tidak hanya mengandalkan APBD. Pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi melalui CSR, program lintas sektor, serta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Ciwidey, H. Nardi Sunardi, SE., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kehadiran unsur legislatif dan seluruh peserta Musrenbang. Ia menilai kehadiran anggota DPRD mencerminkan perhatian nyata terhadap masyarakat Ciwidey.
“Alhamdulillah, Kecamatan Ciwidey dapat melaksanakan Musrenbang dengan baik. Dari delapan anggota DPRD Dapil I, lima orang hadir langsung. Kehadiran ini menjadi bentuk penghargaan bagi masyarakat Ciwidey,” ujar Nardi Sunardi.
Ia juga memaparkan kondisi anggaran Kecamatan Ciwidey secara terbuka. Menurutnya, alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp5,4 miliar mengalami penurunan menjadi sekitar Rp3,36 miliar untuk tahun berikutnya.
“Penurunan anggaran ini mencapai sekitar 30 persen. Kondisi tersebut sejalan dengan kebijakan penyesuaian Transfer Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yang berkurang hampir satu triliun rupiah,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Nardi Sunardi menegaskan komitmen pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk tetap mendukung program pembangunan tahun 2027.
“Kami sepakat, baik OPD, pemerintahan desa, maupun kecamatan, tetap mendukung program peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan. Penurunan anggaran ini tidak boleh menjadi penghambat,” tegasnya.
Ia berharap Musrenbang ini mampu menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin pembangunan di Ciwidey tetap berjalan, baik di bidang fisik, sosial budaya, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Dari unsur legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Dr. M. Hailuki, M.Si., menekankan pentingnya Musrenbang sebagai fondasi kebijakan pembangunan daerah.
“Kami berharap Musrenbang ini menjadi patokan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027. RKPD harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan skala prioritas,” ujar Hailuki.
Ia menegaskan bahwa orientasi pembangunan ke depan harus berfokus pada penyelesaian masalah nyata di lapangan.
“Kita tidak lagi sekadar mengejar penyerapan anggaran. Kita harus menyelesaikan persoalan masyarakat secara konkret,” tegasnya.
Terkait penurunan Transfer Keuangan Daerah, Hailuki menjelaskan bahwa sejumlah parameter memengaruhi kebijakan tersebut. Namun, ia melihat peluang perbaikan melalui evaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Kami telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Jika pemerintah daerah mampu memperbaiki beberapa parameter, evaluasi TKD dapat kita lakukan agar penurunan ini tidak terulang,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Hadiat, S.Pd.I., menyoroti pentingnya penentuan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita semua mengetahui bahwa penurunan anggaran ini berkaitan dengan TKD. Karena itu, Musrenbang harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” kata Hadiat.
Ia menekankan kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan I.
“Infrastruktur masih memerlukan banyak perbaikan. Selain itu, pemberdayaan kelompok ekonomi, pertanian, dan sektor produktif lainnya harus terus kita dorong,” pungkasnya.
Melalui Musrenbang Kecamatan Ciwidey ini, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 berjalan lebih terarah, realistis, serta berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.