Katapang, Info Burinyay – Pemerintah Kecamatan Katapang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (12/2/2026). Forum tahunan ini mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan” dan menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2027.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Bandung yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, H. Marlan, S.Ip., M.Si., Camat Katapang H. Rahmat Hidayat, S.STP., M.AP., para kepala desa se-Kecamatan Katapang, anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan II, Ketua Abpednas Kabupaten Bandung Firmansyah Lesmana, S.IP., perwakilan Dinas Pendidikan, UPTD Kesehatan, serta unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum ini, pemerintah kecamatan dan masyarakat menyampaikan aspirasi, usulan, serta prioritas pembangunan. Selanjutnya, seluruh masukan tersebut akan diselaraskan dengan arah kebijakan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten. Karena itu, Musrenbang menjadi ruang strategis untuk memastikan setiap program tetap relevan dengan kebutuhan warga.
Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Bandung, H. Marlan, menjelaskan bahwa Musrenbang Katapang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan RKPD 2027 di seluruh kecamatan. Namun demikian, ia mengakui adanya tantangan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya hampir mencapai Rp1 triliun.
“Ini pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Katapang untuk tahun 2027. Hampir di semua kecamatan, pagu kewilayahan turun karena adanya penurunan TKD dari pemerintah pusat yang hampir satu triliun rupiah,” ujar Marlan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga keberlanjutan program prioritas. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan penyesuaian anggaran tanpa mengganggu program strategis yang mendukung visi Bupati Bandung.
“Kami melakukan berbagai upaya agar meski anggaran turun, program prioritas tetap berjalan. Infrastruktur dasar seperti kesehatan, jalan, dan pendidikan tetap menjadi skala prioritas. Selain itu, kami juga mendukung ketahanan pangan melalui perbaikan irigasi dan pembangunan fasilitas umum oleh dinas teknis,” katanya.
Lebih lanjut, Marlan menyebut pemerintah mulai mengurangi belanja penunjang. Misalnya, belanja rapat, konsumsi, perjalanan dinas, dan sosialisasi dikurangi porsinya. Langkah ini diambil agar alokasi anggaran lebih fokus pada pencapaian visi pembangunan daerah.
Sementara itu, Camat Katapang H. Rahmat Hidayat mengungkapkan bahwa Musrenbang kali ini menghimpun sekitar 150 usulan dari desa-desa. Sebagian besar usulan menyasar program rumah tidak layak huni (rutilahu), sedangkan usulan perbaikan jalan relatif lebih sedikit karena sebagian ruas telah tertangani pada tahun sebelumnya.
“Sampai 150 usulan masuk. Yang paling banyak untuk rutilahu. Kalau jalan tinggal beberapa titik saja,” jelas Rahmat.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik. Menurutnya, sejumlah desa juga mengusulkan pelatihan tenaga kerja, pelatihan ekonomi kreatif, pelatihan pemandu wisata minat khusus, hingga dukungan untuk kegiatan operasional tertentu.
“Usulan nonfisik ini justru kami harapkan bisa mendorong peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Rahmat juga menyoroti dampak penurunan TKD terhadap pagu anggaran kecamatan. Meski demikian, ia memastikan program strategis nasional tetap berjalan di wilayah Katapang. Salah satu contohnya yakni program dapur yang tersebar di tujuh desa dengan total 18 dapur aktif.
“Program strategis nasional tetap berjalan. Di Katapang ada 18 dapur di tujuh desa. Dengan adanya dapur ini, kebutuhan bahan pokok meningkat. Ini peluang bagi masyarakat yang memiliki bahan baku untuk menjadi pemasok,” ujarnya.
Karena itu, ia melihat adanya peluang ekonomi baru bagi warga, terutama di sektor peternakan dan pertanian. Beberapa desa bahkan mengusulkan peningkatan budidaya ayam petelur dan itik petelur agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Di sisi lain, Ketua Abpednas Kabupaten Bandung, Firmansyah Lesmana, berharap Musrenbang tidak berhenti pada tataran seremonial. Ia mendorong agar seluruh aspirasi pemangku kepentingan benar-benar terakomodasi dalam kebijakan anggaran.
“Musrenbang 2027 mudah-mudahan bukan hanya kegiatan seremonial. Kami berharap forum ini mampu mengakomodasi seluruh keinginan stakeholder di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah desa untuk menggali potensi lokal secara maksimal. Menurutnya, keterbatasan anggaran justru harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian desa.
“Kita memahami ada penurunan anggaran dari pusat. Karena itu, pemerintah desa harus mampu memainkan peran dalam menggali potensi desanya masing-masing agar tetap berkontribusi bagi kemajuan daerah,” kata Firmansyah.
Dengan demikian, Musrenbang Kecamatan Katapang tidak hanya menjadi forum perencanaan tahunan, tetapi juga ruang konsolidasi menghadapi tantangan fiskal. Melalui sinergi pemerintah, DPRD, dan masyarakat, Kecamatan Katapang berupaya menjaga daya saing daerah secara berkelanjutan menuju Kabupaten Bandung yang lebih maju dan berdaya.