Pangalengan, Info Burinyay – Pemulihan kawasan perkebunan PTPN I Regional 2 di Pangalengan memasuki tahap konkret melalui kegiatan penanaman serentak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memimpin langsung langkah ini bersama PTPN I, pemerintah daerah, TNI, serta pegiat lingkungan.
Kegiatan penanaman berlangsung di Kebun Malabar, Afdeling Kertamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa pagi. Melalui kegiatan ini, pemerintah merespons kerusakan lahan yang memicu banjir bandang di Bandung Raya.
Selain itu, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hulu. Pemerintah menilai kawasan tersebut berperan penting sebagai penyangga lingkungan regional.
Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi, hadir langsung dan menyampaikan sikap tegas terkait pengelolaan lahan negara. Ia menilai kerusakan lingkungan muncul akibat kesalahan tata kelola lahan dalam jangka panjang.
Menurut Dedi Mulyadi, praktik sewa-menyewa lahan menjadi pemicu utama konflik agraria. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak melakukan koreksi secara terbuka.
“Penyebab rakyat berani menggarap karena PTPN menyewakan tanah. Akibatnya, masyarakat merasa memiliki pembenaran,” ujar Dedi Mulyadi di lokasi.
Selanjutnya, Gubernur meminta pembongkaran seluruh bangunan ilegal di kawasan perkebunan. Ia juga menugaskan pemerintah daerah bertindak tegas tanpa kompromi.
Namun demikian, Dedi menekankan pendekatan kemanusiaan tetap berjalan seiring penertiban. Pemerintah tidak ingin petani penggarap kehilangan penghidupan.
“Mereka harus kita data. Kemudian mereka kita alihkan bekerja dengan penghasilan yang lebih layak,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jawa Barat menaikkan upah harian pekerja tani. Pemerintah meningkatkan upah dari Rp30 ribu menjadi Rp50 ribu per hari.
Lebih lanjut, Dedi mengaitkan langsung kerusakan hutan dengan banjir bandang. Menurutnya, hilangnya tutupan vegetasi mempercepat aliran permukaan air.
“Kalau hutannya rusak, air pasti turun ke bawah. Banjir itu akibatnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi memastikan tidak ada lagi kerja sama operasional bermasalah. Ia meminta PTPN menghentikan seluruh pola kerja sama yang menyimpang.
“Saya tidak mau ada bangunan liar lagi. Tidak boleh ada rucuk-rucuk,” ujarnya.
Selanjutnya, Dedi menegaskan bahwa kecintaan terhadap negara harus diwujudkan melalui keberanian menjaga aset. Ia meminta seluruh pejabat menjaga amanah.
“Kita jangan kalah. Ini tanah negara dan harus kita jaga,” katanya.
Menjawab kekhawatiran publik, Dedi meminta jaminan pengamanan pascatanam. Ia menegaskan pengawasan harus berjalan setiap hari.
“Siapa yang menjamin tanaman ini tidak dicabut lagi?” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah memastikan pengamanan rutin bekerja sama dengan TNI. Selain itu, pemerintah memasang plang larangan di kawasan rawan.
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan dukungan penuh terhadap pemulihan kawasan hulu. Ia menjelaskan strategi teknis penanaman.
Menurut Dadang, pemerintah menyalurkan bibit ke wilayah rawan yang sulit dijangkau. Pemerintah menyiapkan armada khusus untuk distribusi.
“Kami siapkan truk bibit ke daerah rawan dan tidak terjangkau kendaraan,” jelas Dadang.
Selain itu, pemerintah memprioritaskan tanaman Kaliandra sebagai penguat lahan. Tanaman tersebut dinilai efektif menahan erosi.
Selanjutnya, Dadang meminta PTPN menyampaikan data lahan secara rinci. Data tersebut menjadi dasar pelaporan kepada Gubernur Jawa Barat.
“Kami akan tentukan mana yang dibiayai APBD dan mana oleh PTPN,” katanya.
Namun demikian, Dadang menegaskan perlindungan ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemerintah menjaga agar warga tetap memperoleh penghasilan.
Selain rehabilitasi, Pemkab Bandung menyiapkan evaluasi alih fungsi lahan. Evaluasi menyeluruh akan dilaksanakan pada Januari mendatang.
Dalam konteks itu, Pemkab mempercepat pengajuan HGU PTPN. Langkah ini dilakukan bersama Kanwil BPN untuk memperketat pengawasan.
Di sisi lain, Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto, memaparkan kondisi aktual HGU. Ia menyebut luas HGU PTPN I mencapai hampir 6.000 hektare.
Dari luasan tersebut, sekitar 1.500 hektare berubah menjadi tanaman semusim. Kondisi ini meningkatkan limpasan air dan pendangkalan sungai.
“Biaya bencana jauh lebih besar dibanding rehabilitasi,” kata Desmanto.
Karena itu, PTPN I berkomitmen mengembalikan tanaman tahunan. Perusahaan menanam kembali teh, kopi, dan kina.
Selain itu, Desmanto menegaskan seluruh 1.500 hektare tersebut merupakan garapan ilegal. Ia menyebut kerja sama legal hanya sekitar 40 hektare.
“Kami sudah menghentikan seluruh kerja sama. Kami kembalikan ke tanaman perkebunan,” ujarnya.
Dari unsur pegiat lingkungan, Eyang Memet menekankan pentingnya hutan koloni. Menurutnya, hutan koloni menjaga keseimbangan ekosistem.
“Hama tidak akan berkembang kalau hutan koloninya ada,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya tanaman lokal Sunda. Pemilihan jenis tanaman harus menyesuaikan fungsi kawasan.
“Di mata air dan sempadan sungai ada tanaman khusus,” katanya.
Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa, menegaskan target tutupan hutan minimal 30 persen. Ia menyebut kondisi Jawa Barat masih di bawah ambang aman.
“Kalau tutupan kurang 30 persen, bencana akan terus terjadi,” tegas Eka.
Ia mendorong kolaborasi antara PTPN dan pemerintah daerah. Menurutnya, pemanfaatan lahan harus sejalan dengan perlindungan tegakan.
Sementara itu, perwakilan komunitas atlet lari Pangalengan, Tesa Sanjani, menyatakan dukungan. Komunitasnya ikut menanam kembali pohon teh.
“Kami senang bisa menanam kembali pohon teh yang sempat ditebang,” katanya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah memulai pemulihan kawasan hulu secara bertahap. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah berharap keseimbangan ekologi dan ekonomi dapat terjaga. Pemulihan hutan dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi Bandung Raya.