Bandung, Info Burinyay — PTPN 1 Regional 2 mempercepat pemulihan lahan perkebunan di kawasan Malabar, Kabupaten Bandung, sepanjang tahun 2026. Program tersebut menargetkan penanaman teh seluas 750 hektare untuk mengembalikan fungsi lahan yang sempat terbuka akibat penggarapan ilegal.
Kepala Regional PTPN 1 Regional 2, Desmanto, menyampaikan rencana itu kepada awak media di Kantor PTPN 1 Regional 2, Jalan Sindang Sirna Nomor 4, Kota Bandung, Senin (5/1/2026).
Dalam forum tersebut, Desmanto menjelaskan kondisi terkini pengelolaan lahan di wilayah Malabar. Total luasan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN di kawasan itu mencapai sekitar 6.200 hektare.
Saat ini, perusahaan mengelola sekitar 2.000 hektare secara aktif untuk kegiatan perkebunan. Di luar area tersebut, PTPN masih menemukan sejumlah lahan yang kembali terbuka.
Hasil pendataan internal menunjukkan bahwa sekitar 150 hektare lahan terbuka dimanfaatkan untuk tanaman sayuran tanpa izin. Area tersebut berada di blok Mahalan dan masih masuk kawasan HGU Malabar.
“Belakangan ini, area yang terbuka akibat tanaman sayuran itu sekitar 150 hektare,” kata Desmanto. “Lokasinya ada di blok Mahalan dan masih menjadi bagian dari HGU Malabar.”
Menindaklanjuti temuan itu, manajemen PTPN mengalihkan fokus pemulihan ke area terdampak. Perusahaan memilih teh sebagai komoditas utama untuk penanaman ulang.
Sejak awal Januari 2026, PTPN telah menanam teh di lahan seluas sekitar 10 hektare. Pada luasan tersebut, perusahaan menanam kurang lebih 115.000 pohon teh.
Kepadatan tanaman menjadi faktor utama yang memengaruhi kecepatan penanaman. Tanaman teh membutuhkan jumlah bibit jauh lebih banyak dibandingkan komoditas perkebunan lain.
“Kalau kelapa, satu hektare hanya sekitar 140 pohon. Karet sekitar 600 pohon per hektare,” ujar Desmanto. “Pohon kayu sekitar 400 sampai 500 pohon per hektare, sedangkan teh mencapai sekitar 13.000 pohon per hektare.”
Perbedaan kepadatan itu membuat kebutuhan bibit meningkat tajam. Pada tahap awal pemulihan, perusahaan belum memiliki stok bibit yang memadai untuk menanam seluruh lahan terbuka sekaligus.
Menurut Desmanto, perusahaan belum memprediksi skala pemulihan sejak awal kemunculan lahan terbuka. Kondisi tersebut membuat PTPN belum menyiapkan bibit dalam jumlah besar.
“Kami belum siap dengan kondisi seperti ini,” ujarnya. “Waktu itu kami belum tahu bahwa banyak area bisa dibantu oleh pemerintah dan pihak lain, sehingga bibit yang kami miliki masih terbatas.”
Situasi tersebut kini berubah. PTPN 1 Regional 2 telah menyiapkan sekitar 1,8 juta bibit teh di persemaian.
Namun, bibit tersebut belum siap tanam dalam waktu dekat. Desmanto menyebutkan bahwa bibit masih memerlukan masa pertumbuhan sebelum dipindahkan ke lahan.
“Bibitnya masih kecil. Kami perkirakan baru bisa dipindahkan pada September, Oktober, atau November,” katanya. “Penanaman skala besar akan kami lakukan pada triwulan keempat.”
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, perusahaan menargetkan penyelesaian penanaman di seluruh 150 hektare lahan terbuka pada akhir 2026.
“Kalau semua berjalan sesuai rencana, 150 hektare yang sekarang terbuka itu akan selesai kami tanami tahun ini,” ujar Desmanto.
Pemulihan lahan tidak berhenti pada luasan tersebut. Sepanjang 2026, PTPN 1 Regional 2 menargetkan penanaman teh hingga 750 hektare.
Untuk memenuhi target itu, perusahaan harus menyiapkan bibit tambahan bagi sekitar 600 hektare lahan. Manajemen kemudian membagi target luasan dan kebutuhan bibit ke seluruh kebun di bawah wilayah kerja Regional 2.
“Kami sudah membagi kebun-kebun sesuai luasannya,” jelas Desmanto. “Kami tentukan kebutuhan bibit dan area tanam, termasuk melibatkan komunitas lain untuk mendukung target sekitar 4.000 hektare.”
Dalam rencana tersebut, perusahaan memprioritaskan penanaman teh, termasuk di kawasan lindung. Di luar itu, PTPN juga menyiapkan pengembangan komoditas lain seperti kelapa dan kopi.
Terkait dukungan pemerintah daerah, Desmanto menegaskan bahwa PTPN menjalin kerja sama aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten setempat.
Kerja sama tersebut terlihat di sejumlah lokasi pascapembersihan bangunan liar. Di area itu, PTPN melaksanakan penanaman teh dengan dukungan langsung dari Pemprov Jawa Barat.
“Pemprov membantu penjagaan bibit dan penyediaan tenaga kerja,” ujarnya. “Dukungan ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kebun.”
Selain tenaga kerja, pemerintah provinsi juga memberikan bantuan bibit. Di Kebun Pengalengan, PTPN menerima sekitar 100.000 bibit dari Pemprov Jawa Barat.
“Mereka juga membantu pohon pelindung dan pohon kayuan,” tambah Desmanto. “Karena program ini mendesak, kami bersyukur pemerintah langsung mendukung.”
Ke depan, perusahaan berencana memperkuat kemandirian dalam penyediaan bibit dan tenaga kerja. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan pada dukungan anggaran pemerintah.
“Tahun ini kami bangun sistemnya,” tegas Desmanto. “Selanjutnya kami siapkan sendiri bibit dan tenaga kerja, sambil tetap memprioritaskan masyarakat sekitar.”
Meski demikian, Desmanto menyadari bahwa pemulihan lahan tetap menghadapi tantangan. Sebagian pihak masih enggan melepaskan lahan garapan ilegal.
“Pasti ada yang menolak dan bertahan,” katanya. “Namun, ini bukan persoalan yang tidak bisa diselesaikan.”
Karena itu, PTPN mengharapkan dukungan berkelanjutan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat luas agar proses penghijauan berjalan aman dan berkelanjutan.
“Kami mengajak semua pihak untuk mendukung upaya penghijauan ini,” pungkas Desmanto. “Ini menyangkut keberlanjutan perkebunan dan lingkungan.”