Bandung, Info Burinyay – DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendorong pemekaran desa sebagai strategi memperkuat keadilan fiskal di daerah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Muhammad Sidkon DJampi, menegaskan upaya itu saat menerima audiensi Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Kamis, 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Sidkon menyampaikan bahwa DPRD Jabar sudah menyetujui 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), termasuk Garut Utara dan Garut Selatan.
Menurut Sidkon, perjuangan pemekaran wilayah terus berjalan meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah baru. Karena itu, DPRD Jawa Barat aktif mendorong pencabutan kebijakan tersebut.
“Pada April 2026 lalu, kami mendatangi DPD RI untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah. Sebab, kebutuhan pelayanan publik di Jawa Barat semakin besar,” ujar Sidkon.
Selain memperjuangkan daerah otonomi baru, DPRD Jabar juga fokus memperbanyak jumlah desa melalui pemekaran wilayah administratif. Sidkon menilai kebijakan itu penting karena Jawa Barat masih tertinggal dibanding provinsi lain dari sisi jumlah wilayah administratif.
Ia menjelaskan, Jawa Barat memiliki sekitar 50 juta penduduk yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota. Namun, wilayah tersebut hanya didukung 5.957 desa dan 646 kelurahan.
Sementara itu, Jawa Tengah yang jumlah penduduknya sekitar 38 juta jiwa justru memiliki 29 kabupaten, 6 kota, 7.809 desa, serta 750 kelurahan. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah memperoleh dana transfer lebih besar dari pemerintah pusat.
“Jumlah wilayah administratif memengaruhi besaran TKD. Karena itu, pemekaran desa menjadi salah satu solusi agar Jawa Barat mendapatkan keadilan fiskal,” katanya.
Sidkon menambahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mendukung langkah tersebut. Bahkan, pemerintah daerah sudah mulai menyusun naskah akademik sebagai dasar kebijakan pemekaran desa di berbagai wilayah.
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Rini Sri Rahayu, menyampaikan bahwa audiensi tersebut membawa dua agenda utama. Pertama, terkait nomor register untuk 22 calon desa baru di Kabupaten Garut. Kedua, mengenai sinkronisasi program legislasi antara DPRD Garut dan DPRD Jawa Barat.
Rini mengatakan, Pemerintah Kabupaten Garut resmi membentuk 22 desa baru hasil pemekaran di 16 kecamatan. Dengan penambahan itu, jumlah desa di Garut meningkat dari 421 desa menjadi 443 desa.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan desa. Oleh sebab itu, kesiapan anggaran menjadi perhatian penting agar desa baru mampu berkembang secara optimal.
“Perencanaan anggaran harus matang. Dengan begitu, tujuan pemekaran bisa tercapai, baik untuk pemerataan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rini.
Selain membahas pemekaran desa, kedua lembaga legislatif juga bertukar informasi mengenai program kerja. DPRD Kabupaten Garut menilai sejumlah program DPRD Jawa Barat dapat menjadi referensi untuk diterapkan di tingkat kabupaten.
Rini menyebut beberapa program yang mendapat perhatian, antara lain Sapa Warga Berbasis Budaya, Balai Aspirasi, DPRD Mengabdi Dalam Pendidikan Demokrasi, Dialog Wakil Rakyat, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, serta Citra Bakti.
“Program-program DPRD Jawa Barat cukup inspiratif. Kami melihat ada banyak hal yang bisa menjadi catatan untuk diterapkan di DPRD Kabupaten Garut,” pungkasnya.