Jakarta, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri rapat koordinasi pembahasan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini mendorong percepatan swasembada pangan nasional sesuai target RPJMN 2025–2029.
Rapat tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, peserta rapat menyelaraskan data lahan agar kebijakan berjalan tepat sasaran. Dengan langkah ini, pemerintah berharap setiap program mampu memberikan dampak nyata di lapangan.
Dalam forum itu, peserta menyepakati penetapan sekitar 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi LP2B. Pemerintah kemudian memasukkan data tersebut ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan ini mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah menilai langkah ini sangat strategis untuk ketahanan pangan.
Menanggapi hal tersebut, Dadang Supriatna menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung. Ia memastikan jajarannya memperbarui dan membersihkan data Lahan Baku Sawah secara menyeluruh.
“Kami berkomitmen memperbarui sekaligus membersihkan data Lahan Baku Sawah. Kami juga menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, termasuk tumpang tindih pemanfaatan ruang,” ujarnya.
Selanjutnya, ia menekankan pentingnya data yang akurat. Menurutnya, data yang valid akan memperkuat kebijakan dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Karena itu, pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar proses verifikasi berjalan lancar.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan peran pemerintah provinsi dalam menyelaraskan perbedaan data antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia menyatakan bahwa sinkronisasi data menjadi fondasi penting dalam penataan ruang.
Ia juga menargetkan proses verifikasi Lahan Baku Sawah selesai dalam waktu satu bulan. Setelah itu, pemerintah provinsi memasukkan hasil verifikasi ke dalam revisi RTRW Jawa Barat. Dengan cara ini, kebijakan tata ruang akan lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Kehadiran Bupati Bandung dalam rapat ini menunjukkan langkah konkret pemerintah daerah. Selain itu, kehadiran tersebut memperkuat dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah terus mendorong penataan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Oleh sebab itu, semua pihak perlu menjaga konsistensi kebijakan agar target swasembada pangan dapat tercapai.