Jakarta, Info Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali mencetak prestasi di tingkat nasional. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menerima penghargaan Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award pada ajang Food Summit 2026 yang digelar oleh CNBC Indonesia, Senin (27/4/2026). Panitia memberikan penghargaan tersebut karena pemerintah daerah berhasil menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Dadang Supriatna menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor mendorong keberhasilan program MBG. Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk Satuan Tugas MBG dan mengintegrasikannya ke dalam dashboard pimpinan. Sistem ini memungkinkan jajaran pemerintah memantau kondisi lapangan secara real-time.
Selain itu, pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan Badan Gizi Nasional melalui pembentukan kantor bersama. Dadang menyebut fasilitas ini sebagai yang pertama di Indonesia. “Kami bersama Badan Gizi Nasional memiliki kantor bersama. Dengan begitu, kami bisa menangani persoalan di lapangan secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Dadang.
Ia juga menekankan peran dinas teknis dalam menjaga kualitas program. Dinas Kesehatan, misalnya, berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan kelayakan penjamah makanan tetap sesuai standar.
Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Dadang menyebut potensi serapan anggaran program ini mencapai Rp5,4 triliun. Dari jumlah tersebut, perputaran ekonomi bersih di masyarakat mencapai sekitar Rp3,7 triliun setelah pemerintah menghitung biaya operasional.
Meski begitu, Dadang mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi pangan. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan protein seperti telur bisa mencapai 1.000 ton per bulan. Kondisi produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Oleh karena itu, kami harus membangun kerja sama antardaerah. Setiap wilayah memiliki keunggulan masing-masing, sehingga bisa saling melengkapi,” jelasnya.
Untuk komoditas beras, Dadang memastikan produksi daerah tetap mencukupi. Kabupaten Bandung menghasilkan sekitar 328.000 ton beras per tahun. Jumlah ini mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, pemerintah masih membutuhkan pasokan dari daerah lain untuk komoditas sayuran.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah menggencarkan program Gerakan Tanami Halaman (GERTAMAN). Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. “Kami ingin masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Jika hasilnya berlebih, mereka bisa menjualnya ke koperasi atau langsung ke SPPG,” kata Dadang.
Di sisi regulasi, Dadang mendorong pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menilai kebijakan ini akan menjaga keseimbangan harga antara koperasi desa dan pasar. Dengan langkah tersebut, ia optimistis ekonomi sirkular di masyarakat bisa berkembang lebih kuat.
Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, menegaskan pentingnya peran kepala daerah. Ia menilai pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan bahan baku program MBG.
“Program MBG menjadi off taker bagi hasil pertanian masyarakat. Karena itu, kepala daerah harus memastikan pasokan tersedia. Masyarakat juga perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” ujar Tigor.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan komitmen kuat dalam mengintegrasikan program gizi dengan penguatan ekonomi dan ketahanan pangan daerah.