Bandung, Info Burinyay – DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pembentukan regulasi baru untuk memperkuat ketahanan keluarga. Langkah ini muncul setelah berbagai pihak menyoroti dinamika sosial dan kesehatan di wilayah tersebut. DPRD kini menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Keluarga sebagai bagian dari agenda legislatif 2026.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menegaskan bahwa DPRD menggagas Ranperda ini secara mandiri. Selain itu, pihaknya menargetkan pembahasan masuk dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun depan.
“Ini langkah konkret kami untuk merespons keresahan masyarakat. Kondisi sosial saat ini sudah mendesak untuk kami atur melalui regulasi,” ujar Siti usai audiensi di Bandung, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa perkembangan era digital menghadirkan tantangan baru bagi keluarga. Karena itu, DPRD ingin mendorong langkah preventif yang lebih kuat. Menurutnya, keluarga memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi.
Selanjutnya, Siti menyatakan bahwa Ranperda ini juga akan menyelaraskan kebijakan daerah. Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu menghadirkan payung hukum yang lebih komprehensif.
“Kami ingin memperkuat perlindungan terhadap anak-anak dan keluarga. Selain itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan sosial masyarakat,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Giga Indonesia turut menyampaikan pandangan. Ketua Giga Indonesia, Euis Sunarti, memaparkan data terkait kondisi sosial dan kesehatan di Jawa Barat.
Ia menyebutkan bahwa kasus HIV menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Komisi Penanggulangan AIDS Jawa Barat mencatat kenaikan kasus baru sejak 2022 hingga 2024.
“Sebelumnya, penambahan kasus berada di kisaran lima ribu per tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir angka tersebut meningkat cukup tajam,” ujar Euis.
Ia menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, ia mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas.
Melalui Ranperda ini, DPRD Jawa Barat berharap dapat menghadirkan instrumen hukum yang mampu melindungi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, regulasi ini diharapkan memperkuat ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.