Solokanjeruk, Ino Burinyay – Pemerintah Kabupaten Bandung mempercepat pengendalian banjir melalui kunjungan lapangan ke kawasan industri PT Kahatex di Solokan Jeruk, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini berfokus pada koordinasi lanjutan rencana pembangunan danau atau polder sebagai solusi pengurangan genangan.
Sejumlah perangkat daerah mengikuti kegiatan tersebut. DPMPTSP, DPUTR, Diskominfo, Disperkimtan, DLH, Satpol PP, dan Bagian Hukum hadir secara langsung. Selain itu, Camat Rancaekek dan Camat Solokan Jeruk turut mendampingi. Manajemen dan direksi PT Kahatex juga berpartisipasi aktif dalam pembahasan teknis di lapangan.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan pentingnya percepatan langkah konkret. Ia menyatakan bahwa pemerintah menargetkan proses pembangunan danau mulai berjalan dalam waktu dekat. Dengan begitu, wilayah Solokan Jeruk dan sekitarnya dapat mengurangi risiko banjir.
“Mungkin bulan berikutnya sudah bisa diproses. Sehingga wilayah Solokan Jeruk dan sekitarnya dapat mengurangi banjir,” ujar Dadang. Ia juga menekankan integrasi program dengan normalisasi Sungai Cisunggalah sepanjang lima kilometer.
Lebih lanjut, Dadang menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif berbasis Pentahelix. Pemerintah menggandeng sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media untuk memperkuat program tersebut. Selain itu, pemerintah merencanakan pembongkaran 72 jembatan dan menggantinya dengan 15 jembatan baru.
“Program ini membutuhkan biaya besar dan kolaborasi kuat. Kami mengapresiasi dukungan Kahatex dan seluruh manajemen,” katanya.
Perwakilan PT Kahatex, Luddy Sutedja, menyampaikan komitmen perusahaan. Ia menegaskan bahwa manajemen bersikap proaktif dan siap mendukung kebijakan pemerintah.
“Kami ingin membantu sesuai arahan pimpinan pusat. Kami juga mengikuti ketentuan yang berlaku,” ujar Luddy. Ia memastikan perusahaan telah menyiapkan lahan sekitar 1,4 hektare untuk pembangunan danau.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung, Ben Indra Agusta, menjelaskan fokus pembangunan berada di dua titik utama, yaitu Sukamanah dan Tegal Luar. Ia menyebut lokasi tersebut menjadi prioritas usulan pemerintah daerah ke kementerian.
“Pemerintah memusatkan pembangunan di dua danau. Usulan ini berasal langsung dari Bupati untuk penanganan banjir,” jelas Ben.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah menghitung kewajiban perusahaan berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Pemerintah tidak memberlakukan aturan tersebut secara surut terhadap izin lama. Dari total 15 izin lokasi seluas 64 hektare, pemerintah hanya menetapkan sebagian sebagai kewajiban penyediaan lahan.
“Kami menetapkan kewajiban sekitar 1,46 hektare dari tiga izin lokasi yang sesuai aturan,” katanya.
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi perusahaan lain di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan penyediaan lahan mencapai lima hektare dari total kebutuhan sekitar 11 hektare. Evaluasi perizinan menjadi dasar penentuan kewajiban setiap perusahaan.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga mendorong keterlibatan dunia usaha untuk mempercepat pengendalian banjir secara berkelanjutan.