Bandung, Info Burinyay – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, menegaskan pentingnya pembaruan data sosial masyarakat secara berkala. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga kualitas pendataan agar manfaat program benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
Mamat Rachmat menyampaikan hal tersebut di Bandung, Selasa (21/7/2026). Ia menilai data sosial menjadi dasar utama dalam menyusun kebijakan pemerintah. Selain itu, data yang valid juga membantu pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat masih sering menyampaikan keluhan mengenai ketidaksesuaian data. Keluhan tersebut muncul dalam berbagai program pemerintah. Misalnya, proses pengalihan kepesertaan BPJS menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), validasi data desil kemiskinan, hingga penetapan penerima bantuan sosial.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Karena itu, proses verifikasi dan pemutakhiran data masyarakat harus terus diperkuat agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” ujar Mamat Rachmat.
Menurutnya, pemerintah harus memperkuat proses verifikasi sejak awal. Langkah itu akan mengurangi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Di sisi lain, Mamat Rachmat menegaskan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat terus menjalankan fungsi pengawasan. DPRD tidak hanya mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Lembaga legislatif juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik secara adil dan merata.
Ia mengatakan pengawasan terhadap data sosial menjadi bagian penting dari tugas DPRD. Dengan pengawasan yang konsisten, pemerintah dapat memperbaiki kekurangan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, setiap program bantuan akan memiliki dasar data yang lebih kuat.
“Kami ingin setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap validitas data menjadi bagian penting agar tidak ada masyarakat yang berhak justru tertinggal dari program bantuan,” kata Mamat Rachmat.
Selain itu, ia mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat memperkuat koordinasi. Menurutnya, kondisi sosial maupun ekonomi warga dapat berubah kapan saja. Oleh sebab itu, petugas harus memperbarui data secara berkala.
Ia juga meminta masyarakat berperan aktif dalam proses pendataan. Warga dapat melaporkan setiap perubahan kondisi keluarga kepada pemerintah setempat. Dengan cara tersebut, pemerintah akan memiliki data yang lebih akurat. Akibatnya, penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Mamat Rachmat berharap pemerintah terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data sosial. Transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Sementara itu, sistem pendataan yang akurat akan meningkatkan efektivitas berbagai program perlindungan sosial.
Ia optimistis pembaruan data sosial akan memperkuat kualitas pelayanan pemerintah. Data yang valid akan membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat. Di sisi lain, masyarakat yang memenuhi syarat akan memperoleh bantuan sesuai ketentuan. Dengan demikian, manfaat berbagai program sosial dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Jawa Barat.