NTT, Info Burinyay – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian, kepala badan, hingga direktur utama BUMN untuk memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, pemerintah pusat hadir secara langsung untuk memastikan seluruh sumber daya dapat bergerak secara terpadu. Selain itu, pemerintah pusat juga ingin memastikan kebutuhan di lapangan segera mendapat respons.
“Kami dari pemerintah pusat, ini menteri-menteri, kepala badan, direktur utama BUMN hadir ke sini atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab-rekon,” ujar Pratikno.
Menurut Pratikno, pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi sebagai bagian penting dari proses sinkronisasi penanganan bencana. Dalam rapat tersebut, setiap unsur pemerintah memetakan persoalan, langkah yang sudah berjalan, serta kebutuhan penanganan berikutnya.
“Jadi hari ini kami melakukan rapat koordinasi. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini,” katanya.
Selanjutnya, masing-masing kementerian, lembaga, badan, dan BUMN akan menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, sumber daya pemerintah pusat dapat bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.
Pratikno menjelaskan, pemerintah segera membentuk posko untuk mengawal proses tanggap darurat. Pada hari kedua penanganan, pemerintah pusat mulai membangun posko nasional. Selain itu, terdapat pula posko di sejumlah wilayah yang menjadi titik konsolidasi bantuan.
“Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional,” kata Pratikno.
Sementara itu, bantuan logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain akan dikonsolidasikan melalui Halim sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak. Pemerintah juga menyiapkan posko di Labuan Bajo dan Maumere.
Kemudian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten turut membentuk posko masing-masing. Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi untuk menyelaraskan berbagai program penanganan selama masa tanggap darurat.
“Posko ini akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat ini,” ujar Pratikno.
Dalam tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga terdampak. Karena itu, proses evakuasi, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta distribusi bantuan menjadi perhatian utama.
Selain menyelamatkan warga, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Pemerintah menargetkan fasilitas penting dapat kembali berfungsi dalam waktu sesingkat mungkin.
“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional,” tutur Pratikno.
Infrastruktur yang menjadi perhatian mencakup jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, jaringan internet, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Pemerintah akan menjalankan pemulihan secara bertahap sambil menyiapkan pembangunan yang lebih permanen.
Lebih lanjut, Pratikno menegaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekadar mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum bencana. Pemerintah ingin menggunakan momentum pemulihan untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana berikutnya.
“Dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pascabencana sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana,” katanya.
Menurutnya, bencana tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, pemerintah dapat memperkuat kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Karena itu, pembangunan ke depan harus memperhatikan aspek ketangguhan.
“Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun pemerintah daerah yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh dalam menghadapi bencana,” ujar Pratikno.
Di sisi lain, pemerintah pusat menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak bencana. Pemerintah juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk menjaga sinergi selama proses penanganan berlangsung.
Pratikno meminta pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat bergerak bersama dalam menghadapi kondisi darurat. Selain itu, koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat agar kebutuhan warga dapat segera tertangani.
“Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehabilitasi dan rekonstruksi,” ucapnya.
Dengan penguatan koordinasi tersebut, pemerintah berharap proses tanggap darurat dapat berlangsung lebih efektif. Selanjutnya, pemerintah akan mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga wilayah terdampak kembali pulih.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan pascabencana mampu menghasilkan infrastruktur dan tata kelola yang lebih tangguh. Dengan pendekatan tersebut, pemulihan tidak hanya menyelesaikan dampak bencana saat ini, tetapi juga memperkuat kesiapan daerah menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.