Rancaekek, Info Burinyay — Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung mendorong pemerintah desa dan masyarakat menyusun usulan pelatihan kerja secara tepat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Disnaker menilai setiap usulan harus mengacu pada potensi wilayah, minat masyarakat, serta kebutuhan pasar kerja.
Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Tata Cara Pengusulan Pelatihan Berbasis Kompetensi melalui Mekanisme Musrenbang. Disnaker Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi tersebut melalui UPTD Pelatihan Kerja di Lembur Ambu Apon, Kampung Sapan, Jalan Yasaadi Nomor 8, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin, 7 September 2026.
Sekretaris Disnaker Kabupaten Bandung, H. D.A. Hidayat, S.H., M.H., membuka kegiatan sekaligus mewakili Kepala Disnaker Kabupaten Bandung H. Dadang Komara, S.T., M.T. Dalam kesempatan tersebut, Hidayat menjelaskan pentingnya menyusun kebutuhan pelatihan berdasarkan kondisi ekonomi dan peluang kerja di setiap wilayah.
Menurut Hidayat, pemerintah desa dan masyarakat perlu menghindari usulan pelatihan yang tidak memiliki hubungan dengan potensi lokal. Sebab, pelatihan harus menghasilkan keterampilan yang dapat masyarakat gunakan untuk bekerja maupun mengembangkan usaha.
“Jadi saya harapkan nanti dalam Musrenbang jangan mengusulkan asal mengusulkan. Jangan, tapi harus sesuai dengan potensi bagaimana penyalurannya,” ujar Hidayat.
Karena itu, Hidayat meminta peserta memahami karakter ekonomi wilayah sebelum mengusulkan jenis pelatihan. Pemerintah juga perlu melihat hubungan antara keterampilan peserta dengan kebutuhan dunia usaha dan kewirausahaan.
Hidayat mencontohkan kawasan perkebunan yang memiliki karakter ekonomi berbeda dengan kawasan industri. Menurutnya, pemerintah perlu memilih jenis pelatihan yang relevan dengan kondisi tersebut.
“Jangan sampai di daerah perkebunan dia dilatih untuk yang tidak sesuai, misalkan tata rias, las. Bukan berarti tidak bermakna, tapi mereka nantinya tidak akan sinkron dengan dunia usaha maupun wirausaha di sananya,” katanya.
Di sisi lain, Hidayat melihat sektor pariwisata sebagai salah satu peluang yang dapat masyarakat kembangkan. Kabupaten Bandung memiliki banyak destinasi wisata dan menerima kunjungan wisatawan dalam jumlah besar.
Karena itu, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan yang mendukung kebutuhan pariwisata. Hidayat mencontohkan keterampilan garmen yang tidak hanya membuka peluang kerja di sektor formal.
Menurutnya, masyarakat juga dapat memanfaatkan keterampilan tersebut untuk membuat berbagai produk suvenir bagi wisatawan.
“Garmen bukan hanya untuk bekerja di sektor formal saja, tapi mereka bisa membuat suvenir buat pariwisatawan yang hadir di daerah,” ujarnya.
Hidayat kemudian menekankan pentingnya menangkap peluang ekonomi dari kunjungan wisatawan. Pemerintah ingin masyarakat Kabupaten Bandung ikut memperoleh manfaat langsung dari aktivitas pariwisata.
“Yang harus kita tangkap bagaimana mereka ini bisa tidurnya, makannya, bahkan beli suvenirnya di Kabupaten Bandung,” katanya.
Menurut Hidayat, wisatawan selama ini masih banyak membelanjakan uangnya di Kota Bandung. Kondisi tersebut terjadi antara lain karena wisatawan belum mengetahui bahwa Kabupaten Bandung memiliki produk lokal yang mendukung kebutuhan pariwisata.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat keterampilan masyarakat sekaligus memperkenalkan produk lokal. Dengan langkah tersebut, masyarakat dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai ekonomi pariwisata.
Selain peluang di dalam Kabupaten Bandung, Disnaker juga membuka akses kerja ke daerah lain melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah. Pemerintah dapat menghubungkan pencari kerja dengan daerah yang membutuhkan tenaga sesuai kompetensi.
Selanjutnya, pemerintah juga mengembangkan mekanisme Antar Kerja Antar Negara untuk membuka peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hidayat menjelaskan bahwa Pemkab Bandung memberikan perhatian terhadap kesiapan calon PMI. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membantu mereka mempelajari bahasa dan budaya negara tujuan.
“Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggarannya untuk mereka belajar bahasa dan budaya daerah tujuan,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, kemampuan bahasa menjadi salah satu bekal penting bagi calon PMI. Pekerja perlu memahami bahasa dan budaya negara tujuan agar mampu berkomunikasi serta beradaptasi dengan lingkungan kerja.
Ia menilai persoalan bahasa dapat memicu berbagai kesulitan ketika pekerja berada di luar negeri. Karena itu, pemerintah perlu membekali calon PMI sebelum mereka memasuki pasar kerja internasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Dr. H. Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si., menilai pelatihan berbasis kompetensi harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan dunia kerja.
“Pelatihan berbasis kompetensi itu adalah pelatihan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, minat, bakat yang ada di lingkungan,” kata Cecep.
Cecep kemudian menyoroti kondisi Rancaekek dan kawasan Bandung Timur. Wilayah tersebut memiliki aktivitas industri yang cukup besar.
Sejumlah perusahaan, pabrik, industri garmen, serta usaha produk makanan berkembang di kawasan tersebut. Namun, pada saat yang sama, kawasan itu masih menghadapi persoalan pengangguran terbuka.
Menurut Cecep, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih terarah.
Pemerintah, lanjut Cecep, harus membantu pencari kerja menemukan bidang pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pelatihan perlu masuk dalam perencanaan pembangunan desa.
“Nah, sehingga dengan hari ini adalah bagaimana kita memposisikan para tokoh masyarakat yang selalu hadir dalam Musrenbang bahwa harus memasukkan program di dalam Musrenbang ini adalah program-program pelatihan yang betul efektif untuk mengurangi angka pengangguran di masing-masing desa,” jelasnya.
Cecep juga meminta para peserta mengikuti sosialisasi dengan serius. Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan program yang masuk ke dalam Musrenbang.
Ia menilai peserta tidak boleh sekadar hadir. Mereka harus memahami kebutuhan wilayah agar dapat membawa usulan yang benar-benar memberikan manfaat.
“Harus mengikuti dengan sungguh-sungguh, bukan asal saja, bukan hanya duduk, tapi ini betul-betul pemahaman bagaimana kita sebagai tokoh masyarakat yang sebagai stakeholder dalam menentukan, mengusung apa yang menjadi usulan dalam Musrenbang ini, sehingga ini menjadi produk outcome-nya yang tepat guna dan bermanfaat bagi para pencari kerja,” ujarnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Disnaker Kabupaten Bandung mendorong desa menyusun usulan pelatihan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Setiap desa perlu melihat potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha, serta peluang penyerapan tenaga kerja.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengarahkan pelatihan pada bidang yang memiliki peluang kerja dan usaha. Selain itu, masyarakat memperoleh keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan ekonomi wilayah.
Pada akhirnya, pelatihan berbasis kompetensi tidak hanya mengejar jumlah peserta atau sertifikat. Program tersebut harus menghasilkan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja, memperkuat kewirausahaan, dan membantu mengurangi pengangguran di Kabupaten Bandung.
Karena itu, Musrenbang memiliki peran strategis dalam menentukan kebutuhan pelatihan. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyusun usulan berdasarkan kebutuhan nyata agar setiap program menghasilkan manfaat yang terukur bagi pencari kerja.