Soreang, Info Burinyay — Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Inspektorat resmi meluncurkan tiga program strategis di Ballroom Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang. Tiga program tersebut adalah Program Cinta Desa, Aplikasi Whistle Blowing System (WBS), dan Aplikasi Sistem Informasi Profil Desa dan Simprodas. Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Acara launching dibuka langsung oleh Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si. Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Inspektorat, unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD Kabupaten Bandung, camat, serta para kepala desa dari seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menekankan pentingnya keberadaan program dan aplikasi ini sebagai alat bantu strategis bagi desa dalam pengelolaan keuangan, administrasi, dan pembangunan. Ia menyoroti perbedaan besar antara kondisi desa saat dirinya menjabat sebagai Kepala Desa tahun 1998 dengan kondisi desa saat ini.
“Dulu, saat saya menjadi kepala desa, desa tidak memiliki anggaran apa pun. Kini, berkat kebijakan Presiden Joko Widodo, desa memiliki dana desa, dana ADPD, dan anggaran dari APBD. Di Kabupaten Bandung, anggaran desa paling sedikit mencapai Rp2 miliar, bahkan ada yang mencapai Rp5 miliar per tahun,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa besarnya dana tersebut harus dikelola secara bertanggung jawab. Untuk itu, keberadaan auditor pendamping dari Inspektorat menjadi sangat vital. Setiap auditor akan mendampingi sejumlah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan.
“Saya minta kepada Inspektorat agar memikirkan pemberian kendaraan operasional bagi para auditor karena medan yang harus dijangkau cukup jauh. Kita tidak ingin terjadi kesalahan hanya karena keterbatasan akses,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Bupati juga mengingatkan seluruh kepala desa untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Pemkab Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses pembentukan koperasi, termasuk untuk pembuatan akta notaris dan pendirian Pusat Desa (Pusdes).
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bandung, Dr. H. Marwan Nirsyamsu, menjelaskan secara rinci fungsi dari masing-masing program dan aplikasi yang diluncurkan.
Pertama, Program Cinta Desa dirancang sebagai bentuk pendampingan intensif terhadap desa-desa melalui satu auditor atau PPUPD yang mendampingi minimal tiga desa. Pendampingan meliputi perencanaan, penataan keuangan, pengelolaan aset, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Tujuannya, untuk mencegah penyimpangan serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Kedua, Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) merupakan sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat atau aparatur melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara aman dan anonim. Sistem ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
“Keberadaan WBS menuntut perubahan paradigma. Bukan hanya kepatuhan administratif yang dibutuhkan, tetapi juga integritas moral dan komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyimpangan,” tegas Marwan di hadapan para peserta.
Ketiga, Simprodas atau Sistem Informasi Pengawasan Profil Desa adalah platform digital yang memungkinkan pemantauan proyek pembangunan fisik desa secara real-time. Aplikasi ini menjadi solusi atas tantangan keterbatasan akses dan waktu, sekaligus alat kontrol efektif bagi Inspektorat dan stakeholder lainnya.
Peluncuran ketiga program ini pun disambut antusias oleh para camat dan kepala desa. Camat Pameungpeuk, Agus Hindar Ruswanto, S.STP., M.Si., menilai inovasi ini sangat positif, terutama dalam aspek pencegahan penyimpangan dan pembinaan teknis.
“Aplikasi ini sangat membantu para kepala desa agar lebih tenang dalam mengelola anggaran dan menghindari risiko hukum. Apalagi komunikasi langsung dengan desa seringkali terhambat oleh kesibukan masing-masing pihak,” jelas Agus.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Ciwidey, H. Aam Rahmat, S.Sos., M.Si., yang mewakili Camat Ciwidey. Ia menyebut peluncuran WBS dan Simprodas merupakan bagian dari inovasi 100 hari kerja Bupati Bandung yang patut diapresiasi.
“Dengan adanya aplikasi ini, seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa — mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban — dapat dilakukan secara lebih transparan dan sesuai aturan. Ini menjadi modal besar bagi Kabupaten Bandung menuju tata kelola desa yang berdas,” katanya.
Dari wilayah selatan, Ketua DPK Apdesi Pasirjambu, H. Willy Wirasasmita, juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Bandung. Ia melihat bahwa sistem pelaporan berbasis aplikasi akan sangat membantu desa dalam pelaporan administrasi serta mempercepat proses monitoring.
“Kami memiliki 10 desa di Pasirjambu. Dengan aplikasi ini, Inspektorat bisa memantau kegiatan di desa tanpa harus datang langsung. Ini sangat membantu efektivitas dan efisiensi pengawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cinunuk, H. Edi Juarsa, yang juga mewakili Apdesi Kecamatan Cileunyi, menyambut baik peluncuran program ini dan menyatakan dukungannya secara penuh.
“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Dinas Inspektorat atas program Cinta Desa. Kami yakin, aplikasi-aplikasi ini akan banyak membantu dalam pengelolaan dan pembinaan desa-desa binaan di Kabupaten Bandung,” tutur H. Edi.
Peluncuran Program Cinta Desa, WBS, dan Simprodas ini merupakan salah satu implementasi nyata dari visi Bupati Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan daerah serta pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan desa-desa di Kabupaten Bandung mampu berkembang lebih pesat dan menjadi tulang punggung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu, kehadiran lebih dari 80 auditor dan PPUPD dalam peluncuran ini menandakan komitmen kuat Pemkab Bandung dalam memperkuat kapasitas pendampingan dan pengawasan di lapangan. Diharapkan seluruh kepala desa dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa yang berkelanjutan.