Bandung, Info Burinyay — Yudi Latif mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat Pancasila melalui demokrasi ekonomi yang lebih adil. Ajakan tersebut ia sampaikan dalam Peringatan Hari Pancasila 2026 yang Majelis Musyawarah Sunda (MMS) selenggarakan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Senin (1/6).
Dalam pidato kebangsaannya, Yudi menilai Indonesia memerlukan langkah baru untuk memperkuat pemerataan ekonomi. Karena itu, ia mendorong lahirnya revolusi Pancasila mutakhir yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yudi, arah demokrasi Indonesia setelah reformasi semakin didominasi kepentingan politik praktis. Akibatnya, sebagian elite menikmati manfaat yang lebih besar dibandingkan masyarakat luas. Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial.
Karena itu, Yudi mengingatkan bahwa demokrasi harus menghasilkan persatuan sekaligus keadilan sosial. Jika kedua tujuan itu tidak tercapai, maka bangsa ini perlu mengevaluasi cara menjalankan demokrasi.
“Kalau demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada masalah dalam cara kita mengembangkannya. Hari Pancasila harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi ekonomi dan memperbaiki keadilan di negeri ini,” ujar Yudi.
Selain membahas demokrasi ekonomi, Yudi juga menyoroti pentingnya pendidikan ideologi bagi generasi muda. Namun, ia menegaskan bahwa masyarakat harus memahami Pancasila atas dasar kesadaran pribadi. Dengan demikian, nilai-nilai kebangsaan dapat tumbuh secara alami.
Menurutnya, proses belajar Pancasila harus menumbuhkan rasa memiliki. Sebab, masyarakat akan lebih mudah menerima nilai kebangsaan ketika mereka memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
“Belajar Pancasila harus membuat orang merasa ikut memiliki. Itu bukan kewajiban yang dipaksakan, melainkan panggilan nurani,” katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Pekerja MMS Andri Perkasa Kantaprawira memaparkan sejumlah agenda strategis organisasi. Salah satunya ialah penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Indonesia yang mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.
Andri menjelaskan bahwa Pinisepuh MMS Burhanuddin Abdullah memimpin penyusunan gagasan tersebut. Melalui langkah itu, MMS ingin memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan cita-cita keadilan sosial.
Selain itu, MMS juga mendorong penguatan sistem permusyawaratan dan perwakilan. Organisasi tersebut menilai langkah itu dapat memperkuat implementasi sila keempat dan sila kelima Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Selanjutnya, Andri mengaitkan isu keadilan sosial dengan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat. Menurut dia, jumlah penduduk dan luas wilayah Jawa Barat belum sejalan dengan proporsi dukungan fiskal yang diterima daerah tersebut.
Pandangan serupa juga muncul dari Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati. Ia menilai Jawa Barat masih menghadapi ketimpangan fiskal meskipun provinsi itu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Di sisi lain, Dewan Pakar MMS Alamsyah Saragih mengingatkan pentingnya konsensus yang adil di tingkat elite. Menurut dia, sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang kuat selalu membangun kesepakatan politik yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan.
Alamsyah mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat dialog dan kerja sama. Dengan cara tersebut, Indonesia dapat menjaga stabilitas sekaligus memperkuat keberlanjutan pembangunan.
MMS juga menegaskan komitmennya untuk memperluas ruang diskusi kebangsaan. Ke depan, organisasi tersebut ingin mengembangkan Gedung Indonesia Menggugat sebagai pusat dialog publik, pusat literasi ideologi, dan ruang lahirnya gagasan-gagasan baru bagi Indonesia.