Soreang, Info Burinyay – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, H. Asep Kusumah, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa penguatan pendidikan menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penegasan tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja Bupati Bandung yang dirangkaikan dengan Deklarasi Moral serta Evaluasi Proses Pembelajaran Tiga Muatan Lokal di SMP Negeri 1 Soreang, Selasa, 30 Desember 2025.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung mengevaluasi capaian pendidikan sekaligus memperkuat arah kebijakan strategis daerah. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Dalam pemaparannya, Asep Kusumah menempatkan Angka Partisipasi Sekolah sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan pendidikan. Ia menyebut APS berperan penting dalam mengukur keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Menurut Asep, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan APS agar harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung meningkat secara konsisten.
“APS menjadi ukuran nyata bagaimana pemerintah daerah memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan,” ujar Asep.
Sejalan dengan kebijakan nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menjalankan program wajib belajar 13 tahun. Oleh karena itu, pemerintah daerah menguatkan layanan pendidikan sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
Pada jenjang pendidikan prasekolah, Asep mencatat lonjakan capaian yang cukup signifikan. Tahun 2024, APS TK dan PAUD berada di angka 60,41 poin. Setahun kemudian, angka tersebut meningkat menjadi 73,45 poin.
Peningkatan tersebut, kata Asep, tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa. Pemerintah daerah memastikan akses pendidikan usia dini tersedia dan mudah dijangkau.
“Kami melibatkan kepala desa dan camat agar anak usia prasekolah tertampung di lembaga pendidikan,” katanya.
Sementara itu, capaian APS jenjang Sekolah Dasar menunjukkan stabilitas tinggi. Untuk usia 7 hingga 12 tahun, APS pada 2024 tercatat 99,74 poin dan meningkat menjadi 99,95 poin pada 2025.
Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerataan akses pendidikan dasar. Pemerintah daerah terus menjaga agar seluruh anak usia SD tetap bersekolah.
Beranjak ke jenjang Sekolah Menengah Pertama, APS usia 13 hingga 15 tahun juga mengalami peningkatan. Tahun 2024 mencatat angka 95,35 poin, lalu naik menjadi 97,68 poin pada 2025.
Pemerintah Kabupaten Bandung mendorong peningkatan tersebut melalui pembangunan sarana pendidikan. Hingga kini, pemerintah daerah telah membangun 10 unit SMP baru di berbagai wilayah.
Selain itu, delapan lokasi SMP lainnya masih dalam proses pembangunan. Langkah ini bertujuan memperluas daya tampung sekolah dan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat.
Untuk jenjang Sekolah Menengah Atas, APS usia 16 hingga 18 tahun juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024, APS berada di angka 68,02 poin. Angka tersebut meningkat menjadi 76,91 poin pada 2025.
Asep mengakui bahwa jenjang SMA masih menjadi tantangan. Meski demikian, pemerintah daerah terus memperkuat kebijakan transisi dari SMP ke SMA.
Di sisi lain, capaian APS pendidikan tinggi juga mengalami kenaikan. Usia 19 hingga 23 tahun mencatat APS 24,82 poin pada 2024 dan meningkat menjadi 29,44 poin pada 2025.
Pemerintah daerah, lanjut Asep, terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
Seluruh capaian tersebut lahir dari kerja kolektif dan konsistensi kebijakan. Pemerintah daerah menempatkan isu aksesibilitas dan pemerataan pendidikan sebagai prioritas utama.
Upaya lain yang turut mendapat perhatian adalah pencegahan angka putus sekolah. Pemerintah Kabupaten Bandung menjalankan program bantuan pendidikan bagi siswa SMP, khususnya kelas VII.
“Tahun ini kami membantu lebih dari 1.200 anak. Program ini akan berlanjut pada tahun depan,” ungkap Asep.
Pada tahun mendatang, pemerintah daerah meningkatkan nilai bantuan pendidikan. Setiap anak akan menerima bantuan sebesar satu juta rupiah per orang.
Selain pendidikan formal, pemerintah daerah juga menguatkan pendidikan kesetaraan. Program Paket A, Paket B, dan Paket C mendapatkan porsi kebijakan yang lebih besar.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk memperoleh status pendidikan yang setara.
Dalam konteks evaluasi pembelajaran, Asep menyoroti kekuatan kebijakan muatan lokal Kabupaten Bandung. Daerah ini menerapkan tiga mata pelajaran muatan lokal secara konsisten.
Ketiga muatan lokal tersebut mencakup pendidikan moral Pancasila, pembelajaran mengaji dan menghafal Al-Qur’an, serta bahasa dan budaya Sunda.
Asep menilai muatan lokal berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Kebijakan ini dirancang agar siswa tumbuh dengan nilai kebangsaan, spiritualitas, dan kearifan lokal.
“Kami ingin pendidikan membentuk karakter, bukan hanya prestasi akademik,” tegasnya.
Melalui evaluasi ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran muatan lokal. Pemerintah daerah akan memperkuat kompetensi guru dan metode pembelajaran.
Kunjungan kerja tersebut juga menjadi bagian dari deklarasi moral menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Bandung menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan jangka panjang.
Menutup kegiatan, Asep Kusumah menegaskan komitmen jajarannya untuk terus bekerja secara berkelanjutan. Ia memastikan kebijakan pendidikan akan tetap berpihak pada masa depan generasi muda.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami bekerja untuk masa depan Kabupaten Bandung,” pungkasnya.