Soreang, Info Burinyay – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian layanan pertanahan yang masih tertunggak. Ossy menyampaikan pernyataan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Ossy menyatakan bahwa percepatan layanan sejalan dengan arahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Menteri meminta seluruh kantor pertanahan di Indonesia fokus menyelesaikan layanan yang belum tuntas. Pemerintah menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama dalam reformasi pertanahan.
Menurut Ossy, banyak berkas masyarakat sudah masuk ke sistem BPN. Negara telah menerima berkas-berkas tersebut secara administratif. Namun, sejumlah berkas masih menghadapi kendala teknis di lapangan. Kendala itu mencakup kelengkapan dokumen, proses pengukuran, dan penyesuaian data.
“Pak Menteri menginginkan seluruh kantor BPN menyelesaikan layanan tunggakan. Berkas yang sudah diterima negara harus segera ditindaklanjuti,” kata Ossy.
Ossy menekankan bahwa jajaran BPN tidak boleh menjadikan kendala teknis sebagai alasan penundaan. Ia mendorong seluruh pegawai aktif mencari solusi atas setiap permasalahan. Dengan langkah tersebut, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum secara lebih cepat.
“Masalah dokumen atau pengukuran harus menjadi semangat untuk bekerja lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, menyampaikan bahwa kunjungan Wakil Menteri bertujuan memperkuat motivasi dan konsolidasi internal. Ia menilai kehadiran Wamen memberi dorongan langsung bagi jajaran di daerah.
“Kunjungan Pak Wamen memberi semangat agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih cepat dan tertib,” ujar Yuniar.
Yuniar juga menilai kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berada pada jalur yang tepat. Ia melihat keseriusan jajaran dalam menjalankan program pertanahan sesuai target nasional. Ia optimistis seluruh program tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana.
“BPN Kabupaten Bandung sudah on the track dan menunjukkan komitmen kuat,” katanya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Iim Rohiman, menguatkan pernyataan tersebut. Ia menyatakan kesiapan jajarannya dalam menindaklanjuti arahan pimpinan pusat. Pihaknya juga terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Iim menjelaskan bahwa kantornya memperkuat koordinasi internal dan pemetaan kendala teknis. Langkah ini bertujuan mempercepat penyelesaian layanan yang masih tertunda.
Melalui kunjungan kerja ini, pemerintah berharap pelayanan pertanahan di Kabupaten Bandung semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.