Soreang, Info Burinyay – Kabupaten Bandung mencatat pencapaian penting dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 yang mengacu pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri menetapkan hasil tersebut melalui Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7–2109 Tahun 2025 pada Senin, 27 April 2026.
Hasil evaluasi menunjukkan Kabupaten Bandung meraih status “Kinerja Tinggi”. Capaian ini menegaskan peningkatan kinerja pemerintah daerah secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, hasil ini memperlihatkan efektivitas program pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang semakin membaik.
Pada periode sebelumnya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan besar. EPPD 2022 yang mengacu pada LPPD 2021 mencatat status “Rendah” dengan skor 2,48. Namun, pemerintah daerah segera melakukan pembenahan. Hasilnya terlihat pada EPPD 2023, ketika Kabupaten Bandung naik ke status “Sedang” dengan skor 3,232.
Peningkatan tersebut terus berlanjut. Pada EPPD 2025, Kabupaten Bandung berhasil mencapai status “Tinggi” dengan skor 3,438. Selain itu, daerah ini menempati peringkat ketiga secara nasional. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan bahwa seluruh elemen berperan dalam keberhasilan ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada organisasi perangkat daerah, aparatur sipil negara, serta masyarakat yang terlibat aktif.
“Prestasi ini merupakan buah kerja keras OPD, seluruh ASN, karyawan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bandung. Kami akan konsisten meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Semoga capaian ini menjadi kado indah bagi Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung dan memacu semangat dalam meningkatkan pelayanan publik,” ujar Dadang.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan menjaga tren positif tersebut. Mereka akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong inovasi dan transparansi dalam setiap program kerja.
Dengan capaian ini, Kabupaten Bandung memperkuat posisinya sebagai daerah dengan kinerja pemerintahan yang kompetitif di tingkat nasional. Selain itu, hasil EPPD ini menjadi dasar penting bagi perencanaan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.