Karawang, Info Burinyay – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar, meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan alokasi anggaran untuk program situasional di luar kesepakatan bersama DPRD. Ia menilai, kebijakan tersebut berisiko mengganggu kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Sabil menyampaikan kritik itu saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Karawang, Senin (19/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang perlu menjaga konsistensi program prioritas.
Menurut Sabil, pemerintah perlu mengendalikan belanja situasional agar tidak menggeser anggaran program yang telah masuk dalam perencanaan. Sebab, perubahan alokasi tanpa perhitungan matang dapat memengaruhi berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jangan lagi ada alokasi anggaran untuk program yang bersifat situasional atau di luar kebijakan yang telah disepakati bersama,” kata Sabil.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengutamakan program yang memiliki tujuan jelas dan manfaat langsung bagi warga. Karena itu, Pemprov Jawa Barat perlu menyelaraskan setiap pengeluaran dengan kesepakatan bersama DPRD.
Sabil juga menyoroti risiko efisiensi anggaran terhadap program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Ia menyebut insentif desa dan Bantuan Provinsi (Banprov) untuk pemberdayaan keluarga melalui Tim Penggerak PKK sebagai bagian yang perlu mendapat perhatian.
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar menjaga dukungan terhadap kegiatan kader Posyandu. Para kader berperan dalam membantu pelayanan masyarakat, sedangkan pengurus PKK turut menggerakkan pemberdayaan keluarga di lingkungan setempat.
Menurut Sabil, pemerintah perlu menghitung dampak setiap kebijakan penghematan sebelum memangkas anggaran program tersebut. Ia tidak ingin kebijakan efisiensi menambah beban para kader dan pengurus yang menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
“Kasihan para kader dan pengurus di lapangan yang sudah bekerja. Jangan sampai mereka harus menggunakan kas mandiri akibat adanya pemotongan ini. Dampak terhadap pembangunan dan kemaslahatan masyarakat harus dieliminasi semaksimal mungkin,” ujarnya.
Karena itu, Sabil meminta pemerintah menjaga keberlanjutan program yang mendukung kebutuhan warga. Ia menilai efisiensi anggaran harus berjalan seiring dengan upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Sabil menyinggung penolakan pengajuan pinjaman anggaran oleh Gubernur Jawa Barat kepada Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, kondisi tersebut memicu penyesuaian dan efisiensi anggaran dalam skala signifikan.
Ia juga mengungkapkan dampak penyusutan anggaran terhadap kegiatan rutin DPRD Jawa Barat. Sejumlah program kedewanan, kata dia, turut menghadapi efisiensi yang cukup besar.
“Tentu hal ini sangat mengganggu karena terjadi penyusutan anggaran secara drastis. Program-program rutin di kedewanan pun mengalami efisiensi yang luar biasa,” katanya.
Sabil meminta Pemprov Jawa Barat mengevaluasi kondisi tersebut secara menyeluruh. Pemerintah perlu menelusuri faktor penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperbaiki strategi perencanaan anggaran.
Melalui evaluasi itu, Pemprov dapat mengidentifikasi persoalan pendapatan dan menyusun langkah antisipasi yang lebih terukur. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas program pembangunan.
Ia menilai keterbatasan fiskal membutuhkan perencanaan yang cermat, bukan sekadar pemangkasan belanja. Pemerintah juga perlu menentukan prioritas secara transparan agar penghematan tidak mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih lanjut, Sabil mendorong Pemprov Jawa Barat dan DPRD memperkuat koordinasi dalam menentukan program prioritas. Ia meminta kedua pihak menilai setiap usulan anggaran berdasarkan kebutuhan, kesiapan perencanaan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga kesepakatan antara eksekutif dan legislatif selama menjalankan program pembangunan. Kesepakatan tersebut menjadi pedoman agar kebutuhan baru tidak serta-merta menggeser program yang telah mereka rencanakan bersama.
Selain menjaga konsistensi kebijakan, Pemprov juga perlu mengukur dampak setiap keputusan anggaran. Langkah ini penting untuk memastikan belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Sabil menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama. Oleh sebab itu, ia meminta Pemprov dan DPRD menentukan prioritas melalui koordinasi yang kuat dan perhitungan yang matang.
“Ke depan, Pemprov bersama DPRD harus berkolaborasi menentukan mana program prioritas yang memberikan manfaat paling penting bagi masyarakat. Dan sekali lagi, jangan kebanyakan alokasi anggaran yang sifatnya situasional,” ujarnya.
Kritik Sabil menyoroti pentingnya disiplin fiskal dalam pengelolaan APBD Jawa Barat. Di tengah tekanan anggaran, Pemprov perlu mengevaluasi pendapatan, mengendalikan belanja, dan menjaga kesinambungan program pelayanan publik.
Dengan perencanaan yang terukur, pemerintah dapat mengarahkan anggaran pada kebutuhan paling mendesak. Pada saat yang sama, koordinasi dengan DPRD perlu memastikan kebijakan fiskal tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat, termasuk warga yang mengandalkan layanan kader PKK dan Posyandu.