Sumedang, Info Burinyay — Koalisi 99 Peduli Sumedang kembali menyoroti polemik yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang. Perwakilan FKPPI/P3ML Sumedang, Zeni Bima, menyampaikan sikap tersebut pada Rabu (23/9/2026).
Zeni menilai Wakil Bupati Sumedang belum menunjukkan iktikad baik dalam merespons keresahan masyarakat. Menurutnya, masyarakat masih menunggu penjelasan terbuka mengenai persoalan yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Zeni juga menyinggung langkah Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya membuka ruang bagi pihak terkait untuk berkumpul dan membahas persoalan tersebut. Namun, ia menilai langkah itu belum menghasilkan respons yang memenuhi harapan masyarakat.
“Ya kan Gubernur sudah maksimal memberikan ruang untuk berkumpul dan lain sebagainya. Bahkan ada terjadinya pelecehan secara verbal. Sekarang saya melihat tidak ada iktikad baik dari Wakil Bupati untuk merespons itu,” ujar Zeni.
Menurut Zeni, masyarakat membutuhkan sikap yang lebih terbuka dari Wakil Bupati. Ia juga menyoroti sejumlah pernyataan dan gestur yang menurutnya mengarah pada pengakuan terhadap adanya suatu kejadian yang kemudian muncul sebagai bahan candaan.
Karena itu, Zeni menilai Wakil Bupati perlu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka apabila terdapat pernyataan atau tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat.
“Kalau menurut logika dan hati nurani, ya minta maaf kepada warga. Itu memang terjadi. Tapi ini tidak ada,” katanya.
Selain itu, Zeni menilai penjelasan yang muncul dalam komunikasi dengan sejumlah pihak belum menjawab harapan masyarakat secara luas. Menurut dia, masyarakat Sumedang ingin memperoleh penjelasan langsung mengenai persoalan tersebut.
“Kita maunya keluarga Sumedang dijelaskan, minta maaf bahwa itu memang adanya terjadi. Itu saja. Lain soal interpelasi dan lain sebagainya. Soal hukum biarkan bergerak dan bergulir,” ujarnya.
Di sisi lain, pihak Wakil Bupati sebelumnya telah menyampaikan bantahan terhadap tudingan yang berkembang. Wakil Bupati juga menyatakan kesiapan mengikuti proses pemeriksaan apabila aparat penegak hukum memintanya memberikan keterangan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mempertemukan sejumlah pihak untuk meminta klarifikasi mengenai polemik tersebut. Setelah pertemuan itu, Dedi menyampaikan keterangan mengenai hasil klarifikasi yang ia peroleh dari para pihak.
Perbedaan keterangan tersebut membuat polemik tetap menjadi perhatian publik. Karena itu, Koalisi 99 Peduli Sumedang kembali menyampaikan sikap dan tuntutannya melalui agenda aksi berikutnya.
Zeni mengatakan Koalisi 99 akan mendatangi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang di kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (28/9/2026).
Ia menyebut koalisi hanya membawa satu tuntutan utama dalam aksi tersebut. Koalisi 99 meminta Wakil Bupati Sumedang mengundurkan diri dari jabatannya.
“Untuk agenda hari Senin tanggal 28, kami akan menyambangi Kantor Setda Sumedang di kawasan PPS. Hanya satu tuntutannya, yaitu mendesak agar Wakil Bupati Sumedang mundur dari jabatannya,” tegas Zeni.
Menurut Zeni, tuntutan tersebut mencerminkan sikap Koalisi 99 Peduli Sumedang terhadap polemik yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Selain tuntutan pengunduran diri, Zeni meminta masyarakat dan lembaga terkait memberikan ruang kepada proses hukum untuk berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
“Soal hukum biarkan bergerak dan bergulir,” ujar Zeni.
Selanjutnya, Koalisi 99 akan menyampaikan kembali aspirasi mereka dalam aksi pada 28 September. Massa akan memusatkan kegiatan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Sumedang, kawasan PPS.
Zeni menegaskan kembali bahwa koalisi membawa tuntutan pengunduran diri Wakil Bupati sebagai agenda utama. Ia berharap aksi tersebut dapat mendorong keterbukaan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Pada saat yang sama, proses pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang tetap menjadi bagian penting dalam penyelesaian polemik. Setiap tudingan juga perlu mengacu pada keterangan para pihak serta hasil pemeriksaan lembaga yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, Koalisi 99 Peduli Sumedang memilih jalur penyampaian aspirasi melalui aksi terbuka. Sementara itu, masyarakat menunggu perkembangan proses klarifikasi dan mekanisme resmi yang berjalan.
Agenda Senin (28/9/2026) pun menjadi langkah lanjutan Koalisi 99 dalam menyampaikan tuntutan mereka. Zeni memastikan koalisi akan membawa satu tuntutan utama, yakni meminta Wakil Bupati Sumedang mengundurkan diri dari jabatannya.