Bandung, Info Burinyay – Komisi I DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menangani dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam praktik judi online. DPRD menilai persoalan itu mengancam integritas birokrasi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, mengatakan Pemprov Jabar harus segera memeriksa seluruh ASN yang masuk dalam data dugaan pelaku judi online. Menurutnya, jumlah yang mencapai ribuan orang menunjukkan kondisi yang sangat serius. Karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat agar persoalan tidak berkembang semakin luas.
Rafael meminta Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera memulai proses verifikasi. Kedua lembaga tersebut harus mengumpulkan data, memeriksa setiap ASN, lalu menentukan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.
“Jadi harus gerak cepat ya, Inspektorat bersama BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” kata Rafael Situmorang, Selasa (21/7/2026).
Selain mempercepat pemeriksaan, Rafael meminta pemerintah menjaga objektivitas selama proses berlangsung. Pemerintah harus memeriksa setiap kasus secara menyeluruh sehingga tidak ada keputusan yang keliru. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi hak setiap ASN.
Rafael menjelaskan bahwa pemerintah harus menilai tingkat pelanggaran setiap ASN secara cermat. Setelah itu, pemerintah dapat memilih bentuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan.
“Mekanismenya tentu mengacu pada regulasi dan kadar pelanggaran yang ada. Sanksi itu bisa berupa teguran tertulis, pembinaan, hingga pemecatan. Semua tergantung tingkat pelanggarannya,” tegas Rafael.
Rafael juga meminta pemerintah memberikan pembinaan kepada ASN yang melakukan pelanggaran ringan. Sebaliknya, pemerintah harus menjatuhkan sanksi berat kepada ASN yang melakukan pelanggaran serius. Bahkan, pemerintah perlu memberhentikan ASN apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran berat sesuai ketentuan.
Selain itu, Rafael mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, pimpinan memiliki peran penting dalam membangun budaya kerja yang disiplin dan berintegritas. Oleh sebab itu, setiap pimpinan harus memperkuat pembinaan secara rutin.
Rafael menilai kasus tersebut menjadi peringatan bagi seluruh aparatur pemerintah. ASN memegang tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, setiap ASN wajib menjaga integritas, menaati aturan, serta menjauhi segala bentuk praktik perjudian.
“Kalau ASN banyak yang terlibat, berarti pembinaan dari atasnya (pimpinan) yang perlu diperkuat,” pungkas Rafael.