Bandung, Info Burinyay — DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat pembangunan rumah panggung di kawasan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi. Desakan ini muncul karena progres program belum memenuhi kebutuhan warga terdampak banjir.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, M. Faizin, menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan program tersebut. Ia menilai rumah panggung sebagai solusi adaptif yang relevan untuk wilayah rawan banjir. Karena itu, percepatan pembangunan menjadi langkah mendesak.
“Program ini menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Kami tidak ingin ada warga yang merasa diabaikan,” ujar Faizin dalam keterangannya, Rabu (06/05/2026).
Saat ini, pemerintah baru membangun sekitar 10 unit rumah panggung. Namun, jumlah itu belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Berdasarkan data, sekitar 80 warga masih menunggu realisasi hunian tersebut.
Selain itu, Faizin menekankan pentingnya pemerataan manfaat program. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh warga terdampak memperoleh perlindungan yang sama. Dengan demikian, dukungan anggaran dari Pemprov Jabar menjadi faktor penentu keberlanjutan program.
“Semua warga berhak merasakan keamanan saat musim hujan. Karena itu, kami mendorong percepatan dan perluasan program ini,” tegasnya.
Program rumah panggung mengusung konsep hunian adaptif terhadap banjir. Pengembang menggunakan beton pracetak berstandar SNI untuk memperkuat struktur bangunan. Di sisi lain, perancang membiarkan bagian bawah rumah tetap terbuka agar air dapat mengalir tanpa merusak ruang utama.
Lebih lanjut, desain tersebut memberi manfaat tambahan bagi warga. Mereka dapat memanfaatkan area bawah rumah untuk aktivitas sosial saat cuaca cerah. Namun, saat banjir datang, ruang itu berfungsi sebagai jalur aliran air.
Tidak hanya itu, tim pembangunan mampu menyelesaikan struktur utama rumah dalam waktu sekitar dua hari. Kecepatan ini membantu warga yang membutuhkan hunian layak dalam waktu singkat.
Faizin juga menyoroti kondisi PGP yang terus menghadapi banjir setiap tahun. Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat agar program berjalan berkelanjutan.
“Wilayah ini terus menghadapi banjir tahunan. Pemerintah harus menghadirkan solusi nyata agar warga tidak hidup dalam risiko,” ujarnya.
DPRD Jabar berharap kawasan PGP dapat berubah menjadi contoh permukiman tangguh bencana. Dengan langkah tersebut, kawasan ini tidak lagi dikenal sebagai titik rawan banjir di Jawa Barat.