Rancaekek, Info Burinyay – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Saeful Bachri, SH., M.A.P., mendorong pemerintah mempercepat pembaruan data sosial masyarakat. Ia juga meminta pemerintah menambah SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayah yang memiliki jumlah penduduk padat.
Saeful Bachri menyampaikan hal tersebut saat mengikuti kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Resto Ayam Goreng Kampung Abah Yayat, Kampung Depok, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin (13/7/2026).
Menurut Saeful Bachri, tahun 2026 menjadi momentum penting. Pasalnya, pemerintah sedang melaksanakan sensus ekonomi nasional. Karena itu, seluruh pemerintah daerah perlu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbarui data masyarakat.
Selain itu, pembaruan data harus menyentuh seluruh kelompok masyarakat. Langkah tersebut mencakup warga dalam kategori desil 1 hingga desil 10. Dengan demikian, pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara lebih tepat.
“Betul, tahun ini ada sensus ekonomi nasional. Ini menjadi momen untuk merubah, memperbaiki, dan memperbaharui data-data masyarakat, khususnya yang masuk kategori desil 1 sampai 5 maupun desil 6 sampai 10,” ujar Saeful Bachri.
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah kapan saja. Sebagian warga masih memiliki pekerjaan pada awal tahun. Namun, sebagian lainnya kehilangan pekerjaan setelah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Akibatnya, banyak keluarga mengalami penurunan penghasilan. Bahkan, sebagian warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut harus segera masuk dalam pembaruan data pemerintah.
“Kalau ada masyarakat yang sebelumnya masih memiliki penghasilan, lalu terkena PHK dan kehilangan mata pencaharian, kondisi itu harus menjadi perhatian aparat di bawah,” katanya.
Karena itu, Saeful Bachri meminta dinas sosial bergerak lebih cepat. Ia juga mengajak pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa aktif melakukan verifikasi data. Selanjutnya, seluruh hasil pendataan harus segera diperbarui.
Menurutnya, data yang akurat akan mencegah kesalahan penyaluran bantuan sosial. Di sisi lain, pemerintah juga dapat menentukan kebijakan secara lebih tepat.
“Momentum sensus harus dimanfaatkan untuk memperbaharui data sehingga benar-benar update dan tidak salah sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saeful Bachri mengingatkan besarnya anggaran bantuan pemerintah pusat untuk Jawa Barat. Nilainya mencapai lebih dari Rp63 triliun setiap tahun. Dana tersebut mengalir melalui berbagai program hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah harus menjaga kualitas data penerima bantuan. Dengan data yang akurat, bantuan akan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Selain membahas data sosial, Saeful Bachri juga menyoroti sektor pendidikan. Ia menilai kebutuhan sekolah negeri terus meningkat. Kondisi tersebut terjadi karena jumlah penduduk di beberapa kecamatan terus bertambah.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas pembangunan sekolah negeri. Menurutnya, satu SMA Negeri atau satu SMK Negeri di setiap kecamatan belum tentu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya mendorong tidak hanya satu SMA Negeri atau satu SMK Negeri di setiap kecamatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sangat padat perlu mendapat tambahan SMA Negeri maupun SMK Negeri baru,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan tersebut akan memperluas akses pendidikan. Selain itu, siswa lulusan SMP juga memiliki peluang lebih besar melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.
Di sisi lain, penambahan sekolah baru akan mengurangi kepadatan pendaftar setiap tahun. Langkah tersebut juga dapat meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di Jawa Barat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, Saeful Bachri berharap pemerintah daerah terus memperkuat sinergi. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pembaruan data sosial. Selain itu, ia mendorong pemerintah memperluas akses pendidikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata.