Bandung, Info Burinyay Warga Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, meminta pemerintah segera menambah sekolah baru untuk jenjang SMP dan SMA. Usulan itu muncul karena daya tampung sekolah negeri dinilai belum sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah yang terus bertambah.
Aspirasi tersebut disampaikan warga kepada Anggota DPRD Jawa Barat, Cucu Sugiarti, saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Rumah Aspirasi Kecamatan Cikarang Barat, Perumahan Telaga Murni, Kabupaten Bekasi, Senin (16/8/2026).
Kegiatan itu berlangsung bersama Relawan Kesehatan PKS Kecamatan Cikarang Barat. Selain membahas pendidikan, forum tersebut juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan pelayanan kesehatan di lingkungan mereka.
Dalam dialog, warga menyoroti persoalan penerimaan siswa baru yang kerap berulang setiap tahun. Keterbatasan kapasitas sekolah negeri membuat sebagian keluarga kesulitan memperoleh akses pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal.
“Penerimaan siswa baru baik SMP maupun SMA sering kali mengalami kendala. Mohon bisa diberikan solusi konkret dengan menambah sekolah baru di wilayah Kecamatan Cikarang Barat,” ujar salah seorang perwakilan warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Cucu Sugiarti menilai pemerintah perlu melihat persoalan daya tampung sekolah secara lebih menyeluruh. Menurutnya, masalah yang terus muncul dalam penerimaan siswa baru menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas sekolah yang tersedia.
Karena itu, ia memandang pembangunan unit sekolah baru menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Cikarang Barat.
“Persoalan PPDB yang terus berulang setiap tahun menjadi tanda bahwa ketersediaan unit sekolah baru (USB) di daerah padat penduduk seperti Cikarang Barat memang sudah sangat mendesak,” ujar Cucu.
Selanjutnya, Cucu menyampaikan bahwa aspirasi pembangunan SMA negeri baru akan ia bawa ke pembahasan komisi terkait di DPRD Jawa Barat. Setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan sekolah.
Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan daya tampung, lokasi potensial, hingga kemungkinan pembangunan unit sekolah baru. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, pembangunan SMP berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena itu, Cucu juga akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten agar kebutuhan pendidikan pada jenjang tersebut mendapat penanganan.
“Untuk SMP, tentu kami juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi. Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sendiri-sendiri tanpa melihat kebutuhan dan perkembangan jumlah penduduk,” katanya.
Menurut Cucu, pembangunan sekolah baru juga tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung. Pemerintah perlu menyiapkan tenaga pendidik, ruang belajar, fasilitas pendukung, serta infrastruktur pendidikan lainnya.
Dengan demikian, keberadaan sekolah baru dapat memberikan layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Di sisi lain, forum tersebut turut membahas berbagai persoalan kesehatan yang masyarakat hadapi di tingkat lingkungan. Masukan warga menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan pelayanan publik di Kecamatan Cikarang Barat.
Cucu mengapresiasi keterlibatan warga dan Relawan Kesehatan PKS Kecamatan Cikarang Barat dalam menyampaikan berbagai persoalan tersebut. Ia menilai partisipasi masyarakat penting untuk membantu DPRD mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan memiliki posisi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Kedua sektor tersebut juga berkaitan langsung dengan ketahanan keluarga.
“Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar dasar ketahanan keluarga. Semua masukan dari Cikarang Barat ini akan kami kawal agar masuk dalam agenda prioritas pembangunan pemerintah,” tandas Cucu yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan tersebut.
Cucu berharap aspirasi pembangunan sekolah baru tidak berhenti pada forum pengawasan. Ia mendorong agar usulan tersebut masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Dengan perencanaan yang terukur, persoalan daya tampung sekolah dapat ditangani secara lebih permanen. Langkah itu sekaligus diharapkan mampu mengurangi persoalan akses pendidikan yang kembali muncul setiap masa penerimaan siswa baru.
Bagi warga Cikarang Barat, penambahan sekolah SMP dan SMA menjadi kebutuhan yang berkaitan langsung dengan akses pendidikan. Karena itu, tindak lanjut pemerintah akan menjadi bagian penting dalam memastikan pertumbuhan penduduk berjalan seiring dengan ketersediaan fasilitas pendidikan.