Bandung, Info Burinyay – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu Agustina, meninjau langsung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Minggu (8/3/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan legislatif terhadap program pembangunan yang berjalan di tingkat desa.
Dalam kegiatan itu, Sri Rahayu berdialog langsung dengan warga dan perangkat desa. Ia memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Melalui kunjungan ini, ia juga menyampaikan sejumlah isu strategis terkait arah transformasi tata kelola desa di Karawang.
Ia menyoroti rencana pemekaran wilayah desa yang saat ini masuk dalam pembahasan pemerintah daerah. Selain itu, ia juga mengangkat wacana modernisasi demokrasi desa melalui penerapan sistem pemilihan kepala desa secara digital. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi dalam proses demokrasi di tingkat desa.
Sri Rahayu menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berjalan di lapangan. Ia menilai pengawasan menjadi alat utama bagi lembaga legislatif untuk mengawal efektivitas program pembangunan daerah.
“Fungsi pengawasan adalah instrumen utama kami di DPRD untuk memastikan tidak ada celah antara kebijakan di meja kerja dengan realita di lapangan. Kami ingin memastikan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar angka di laporan,” ujar Sri Rahayu saat memberikan keterangan kepada warga.
Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan di daerah masing-masing. Menurutnya, partisipasi publik akan memperkuat transparansi sekaligus mendorong pemerintah bekerja lebih akuntabel.
“Masyarakat menjadi mata dan telinga kami. Pengawasan akan berjalan efektif ketika warga berani menyampaikan aspirasi dan mengawal setiap proses pembangunan di daerahnya,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Kasi Pemerintahan Desa Darawolong, Ahmad Syam, menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa. Ia menilai pemerintah desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan sangat bergantung pada kesiapan aparatur desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap perangkat desa, termasuk dalam aspek kesejahteraan.
“Kami menyambut rencana digitalisasi pilkades dan pemekaran desa. Namun, kami juga berharap pemerintah meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan perangkat desa agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan profesional,” ujar Ahmad Syam.
Menanggapi hal tersebut, Sri Rahayu menyatakan kesiapannya membawa berbagai aspirasi dari masyarakat dan pemerintah desa ke tingkat provinsi. Ia berjanji akan menyampaikan masukan tersebut dalam pembahasan kebijakan serta program pembangunan daerah di parlemen Jawa Barat.
Melalui agenda pengawasan ini, Sri Rahayu berharap komunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan masyarakat dapat berjalan lebih kuat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat di Karawang dapat selaras dengan arah pembangunan strategis Jawa Barat pada tahun 2026.