Karawanng, Info Burinyay – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Sri Rahayu, turun langsung ke Kelurahan Karawang Wetan untuk meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Senin, 8 Maret 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Sri Rahayu berdialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Forum RW, kader Posyandu, serta sejumlah tokoh masyarakat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pembangunan koperasi di wilayah mereka.
Selain itu, Lurah Karawang Wetan, Nenti Kurniawati, bersama jajaran aparatur kelurahan turut menghadiri pertemuan tersebut. Mereka mendampingi proses dialog antara wakil rakyat dan warga setempat.
Selama pertemuan berlangsung, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka rasakan. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah dugaan pemotongan dana desa atau kelurahan untuk mendukung pembangunan KDMP.
Menanggapi hal tersebut, Sri Rahayu menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan transparan dan sesuai aturan. Karena itu, ia melakukan pengawasan langsung agar program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan ini penting agar dana desa maupun APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai niat membangun justru menimbulkan kebingungan di tingkat bawah,” ujar Sri Rahayu.
Ia juga menekankan bahwa setiap proyek pembangunan harus berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, ia akan mempelajari secara menyeluruh informasi yang disampaikan masyarakat dalam pertemuan tersebut.
Menurut Sri Rahayu, pemerintah harus memastikan bahwa program pembangunan ekonomi, termasuk koperasi desa, mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, program tersebut tidak boleh memunculkan polemik baru di tingkat lokal.
“Setiap pembangunan harus berjalan di atas rel aturan. Karena itu, kami akan mengkaji secara mendalam polemik KDMP ini agar tidak mengganggu program pembangunan lokal yang sudah direncanakan sebelumnya,” katanya.
Di sisi lain, Sri Rahayu juga menerima aspirasi lain dari masyarakat terkait kebutuhan pemekaran desa atau kelurahan. Warga menilai kepadatan penduduk di beberapa wilayah mulai memengaruhi efektivitas pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pemekaran wilayah sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, aparatur pemerintah dapat bekerja lebih efektif.
“Wilayah yang padat penduduk membutuhkan penataan administrasi yang lebih efektif. Pemekaran desa atau kelurahan dapat menjadi langkah strategis agar pelayanan publik berjalan lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Melalui agenda pengawasan tersebut, Sri Rahayu berharap pemerintah daerah dapat menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tujuan pengawasan kami di awal 2026 ini sederhana. Kami ingin memastikan anggaran benar-benar sampai ke tangan masyarakat, bukan sekadar sibuk dan habis di atas kertas saja,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut juga membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Melalui dialog langsung seperti ini, berbagai persoalan di tingkat akar rumput dapat tersampaikan secara lebih jelas kepada DPRD.