Dayeuhkolot, Info Burinyay – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bandung Raya memperkuat kerja sama untuk mengatasi banjir DAS Citarum dan persoalan sampah yang terus meningkat.
Dadang Supriatna menyampaikan ajakan tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir DAS Citarum dan Permasalahan Sampah Bandung Raya di Gedung Moh Toha Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Rabu (3/6/2026).
Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menegaskan bahwa banjir dan sampah sudah menjadi tantangan bersama. Karena itu, seluruh daerah di Bandung Raya perlu menyusun langkah yang sejalan.
Menurut Kang DS, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang menghadapi dampak yang sama. Oleh sebab itu, setiap daerah perlu mengambil peran dalam penyelesaiannya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dandim 0624 Kabupaten Bandung yang langsung merespons inisiatif ini. Persoalan banjir dan sampah bukan hanya terjadi di Kabupaten Bandung, tetapi menjadi persoalan bersama Bandung Raya yang harus diselesaikan secara kolaboratif,” kata Kang DS.
Ia menjelaskan bahwa normalisasi Sungai Citarum pernah memberikan hasil yang signifikan. Karena itu, pemerintah perlu melanjutkan upaya tersebut secara berkelanjutan.
BBWS Citarum menjalankan normalisasi sungai pada 2010. Selanjutnya, pemerintah meluncurkan Program Citarum Harum pada 2018. Kedua program itu membantu mengurangi genangan di sejumlah kawasan rawan banjir.
Sebagai contoh, warga Baleendah dan Dayeuhkolot merasakan perubahan yang cukup besar. Air banjir surut lebih cepat setelah pemerintah menjalankan program tersebut.
Namun, sedimentasi kembali menumpuk di Sungai Citarum. Kondisi itu mengurangi kapasitas tampung sungai dan meningkatkan ancaman banjir.
Hasil evaluasi terbaru menunjukkan volume sedimentasi mencapai sekitar 10 juta meter kubik. Akibatnya, sungai kehilangan sebagian kapasitasnya untuk menampung aliran air saat hujan deras.
“Karena itu kami mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi. Persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh satu institusi atau satu daerah,” ujarnya.
Selain fokus pada Sungai Citarum, Pemkab Bandung juga mempercepat penanganan anak sungai di sejumlah wilayah. Langkah tersebut bertujuan mengurangi potensi banjir yang kerap muncul saat musim hujan.
Saat ini, Pemkab Bandung mengoperasikan tim pentahelix di sembilan kecamatan rawan banjir. Tim itu melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
Kang DS menilai keterbatasan anggaran daerah menuntut semua pihak memperkuat kolaborasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan lingkungan.
Di sisi lain, Kang DS meminta para pengembang menaati aturan tata ruang. Ia juga meminta perusahaan mendukung upaya pengendalian banjir secara nyata.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung mewajibkan pengembang menyediakan sedikitnya 10 persen lahan untuk kebutuhan retensi air. Aturan itu mendorong setiap pengembang ikut berkontribusi dalam pengendalian banjir.
Pengembang dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun embung, kolam retensi, atau polder. Fasilitas itu membantu menahan dan mengendalikan aliran air saat curah hujan meningkat.
Selain membahas banjir, Kang DS juga menyoroti kapasitas TPA Sarimukti yang semakin terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan langkah cepat dan terukur.
Ia mengingatkan bahwa Bandung Raya berpotensi menghadapi persoalan yang lebih besar jika pemerintah daerah tidak segera mengambil tindakan. Karena itu, setiap daerah perlu memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
“Kami berharap pertemuan ini menghasilkan masukan dan langkah-langkah konkret. Tujuannya semata-mata untuk kepentingan masyarakat Bandung Raya, baik dalam penanganan banjir maupun pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Kav Samto Betah menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting. Forum itu membuka ruang diskusi bagi seluruh pihak untuk menyamakan pandangan.
Menurut Samto, seluruh peserta perlu mengidentifikasi akar persoalan secara bersama. Setelah itu, mereka dapat menyusun solusi yang lebih efektif dan terukur.
“Dengan duduk bersama seperti ini, kami berharap lahir keputusan dan langkah konkret yang dapat mempercepat penyelesaian persoalan banjir dan sampah di wilayah Bandung Raya,” ujar Samto.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas wilayah. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun program yang lebih terarah untuk mengurangi risiko banjir dan mengatasi persoalan sampah di Bandung Raya.